SOLOPOS.COM - Warga menerima dana kompensasi kenaikan harga BBM di Kantor Pos Bantul, Jumat (21/11/2014). (Bhekti Suryani/JIBI/Harian Jogja)
Harianjogja.com, BANTUL—Dana kompensasi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) hampir Rp1 miliar mangkrak di kantor pos lantaran ribuan warga belum mencairkan dana tersebut.
Kepala Kantor Pos Pusat Bantul, Hiban Hajid, menyatakan dana yang dinamai Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS) itu harusnya dicairkan warga di 17 kecamatan sejak akhir November lalu.
Namun, sampai saat ini sebanyak 2.059 warga pemegang kartu Perlindungan Sosial (KPS) yang berhak menerima bantuan itu belum mencairkan dana tersebut.
Ada sebanyak Rp823 juta dana BBM yang kini mangkrak di kantor pos. Dari total 2.059 warga dikalikan jumlah uang yang mereka terima sebesar Rp400.000.
Menurut Hiban Hajid, tidak dicairkannya dana itu karena ribuan warga tersebut pindah tempat tinggal, meninggal dunia serta data penerima salah alamat.
Dugaan lainnya karena ada warga mampu yang salah data menjadi penerima bantuan namun tidak mau mencairkan dananya karena merasa tidak berhak. Sementara mereka tidak memberitahu otoritas kantor pos.
“Di sisi lain ada sebagian warga mampu seperti pegawai negeri sipil atau pengusaha yang karena kesalahan data terdaftar sebagai penerima bantuan,” ungkapnya, Rabu (17/12/2014).
Namun, mereka tetap mencairkan dana itu kemudian diberikan kepada warga tidak mampu yang tidak terdaftar sebagai penerima bantuan.
Terkait dengan dana mangkrak hampir Rp1 miliar itu, otoritas kantor pos tidak akan mengembalikannya ke pemerintah pusat sebelum ada instruksi dari atas. Dana tersebut tetap disimpan kantor pos dengan harapan ada warga yang akan mengambilnya.
Warga yang telah pindah rumah ke luar daerah tetap dapat mencairkan dana tersebut asal datang ke kantor pos Bantul. Ihwal mekanisme pencairan dana BBM bagi warga yang telah pindah ke luar daerah telah diumumkan di berbagai media. “Intinya kapan pun pencairan tetap dilayani,” ungkap Hiban.