SOLOPOS.COM - Mata Najwa Metro TV episode Revolusi Bersih (Matanajwa.com)
Solopos.com, SOLO –Mata Najwa Metro TV, Rabu (17/12/2014) malam, menghadirkan Abraham Samad sebagai host. Sesi spesial lainnya dalam gelaran itu juga ditayangkan barang-barang gratifikasi.
Ayu, salah seorang penonton di auditorium Universitas Gajah Mada (UGM) mengajukan pertanyaan untuk Abraham Samad mengenai penting tidaknya remisi yang diberikan pemerintah kepada tahanan kasus korupsi.
“Selama ini sering kita dengar pemberian remisi saat hari kemerdekaan dan semua tahanan termasuk tahanan kasus korupsi diberi keringanan tersebut. Lalu bagaimana Anda menanggapi hal tersebut?
Menanggapi pertanyaan itu, Abraham Samad mengaku sangat menyayangkan keputusan sepihak oleh pemerintah dalam memberi remisi kepada tahanan kasus korupsi.
Menanggapi pertanyaan itu, Abraham Samad mengaku sangat menyayangkan keputusan sepihak oleh pemerintah dalam memberi remisi kepada tahanan kasus korupsi.
“Selama ini KPK sudah gencar menangkap koruptor, pengadilan juga membebankan tuntutan yang tinggi, tapi pemerintah seenaknya memberi remisi. Tentu efek jeranya tidak maksimal dan orang lain akan terpancing untuk korupsi karena masa tahanannya tidak seberapa,” jelas Abraham Samad.
Masih di kompleks UGM, hadir pula Komisioner KPK, Bambang Wijayanto. Saat ditemui Najwa Shihab, Bambang Wijayanto tampak mengenakan masker antikorupsi.
Lelang Barang
Lebih lanjut, Bambang Wijayanto mengungkapkan dalam rencana jangka pendek, KPK juga akan melindungi aset negara di perbatasan.
“Koruptor saat ini juga menggunakan sumber daya alam seperti laut dan pulau. Bagian terluar Indonesia saat ini banyak yang dikuasai konglomerasi hitam, saat ini KPK berupaya menyelamatkan kekayaan Indonesia di luar sana,” ungkap Bambang.
Pada kesempatan itu, digelar pula acara lelang tiga barang gratifikasi yang diamankan oleh KPK. Ketiga barang tersebut adalah jam tangan dan dua Ipot Shuffle.
Pada segmen akhir, Yenny Wahid kembali menuturkan bahwa DPR harus memberikan anggaran yang lebih besar kepada KPK.
“DPR harus memberi anggaran besar untuk KPK agar mampu mengusut kasus-kasus korupsi lebih cepat. Masih banyak kasus di luar sana yang sudah terang akan tetapi belum dapat diusut,” tutur Yenny. (Himawan Ulul/JIBI/Solopos)