SOLOPOS.COM - Peserta ujian calon pegawai negeri sipil (CPNS) mengerjakan soal dengan metode computer assisted test (CAT) di Graha Soloraya, Kantor Bakorwil II Gladak, Solo, Kamis (16/10/2014). Ujian yang berlansgung hingga Senin (27/10/2014) tersebut diikuti 10.656 peserta yang mendaftarkan diri untuk menjadi CPNS Boyolali, Wonogiri, Sragen, dan Solo. (Ardiansyah Indra Kumala/JIBI/Solopos)
Solopos.com, SRAGEN-Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sragen Sragen mengalokasikan anggaran seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) sebesar Rp700 juta dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2015.
Anggaran sebesar itu dialokasikan pada Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sragen. Anggaran Rp700 juta diperuntukkan honorarium panitia pelaksana kegiatan (PNS) Rp112,3 juta, dan upah tenaga kerja (non-PNS) Rp5,9 juta.
Sisanya diperuntukkan belanja bahan pakai habis Rp10 juta, belanja jasa kantor Rp368 juta, belanja cetak dan penggandaan Rp14,5 juta, belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor Rp25,9 juta, belanja makanan dan minuman Rp116,7 juta, serta belanja perjalanan dinas luar daerah Rp46,5 juta.
Kepala BKD Sragen, Suwandi, anggaran seleksi CPNS dari kategori umum tersebut diajukan pada tahun anggaran 2014 dan 2015. “Dua tahun anggaran kami ajukan karena kami membutuhkan tambahan PNS. Bila pemerintah pusat memberikan formasi, anggaran bisa digunakan,” kata dia, pekan lalu.
Suwandi menyatakan saat ini Pemkab Sragen kekurangan pegawai. Beberapa satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dibuat kerepotan dengan minimnya jumlah pegawai. Sehingga dia berharap Sragen mendapat kuota formasi CPNS tahun depan.
“Mudah-mudahan tahun depan dapat formasi,” imbuh dia.
Guru dan Tenaga Kesehatan
Suwandi menjelaskan, saat ini pegawai yang sangat dibutuhkan Pemkab adalah tenaga pendidik (guru) dan tenaga kesehatan. Menurut dia, pemerintah pusat tidak melarang rekrutmen CPNS kategori guru dan tenaga kesehatan.
“Yang dimoratorium adalah seleksi CPNS di luar dua bidang itu,” sambung dia.
Namun Suwandi belum bisa memastikan Pemkab akan menggelar seleksi CPNS tahun depan. Kebijakan tersebut tergantung keputusan pemerintah pusat.
Fenomena minimnya jumlah PNS di sejumlah satker diakui Wakil Ketua DPRD Sragen, Dedy Endriyatno, dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Menurut dia ada beberapa kepala seksi (kasi) di satker yang harus mengerjakan tugas staf lantaran tidak memiliki anak buah. Menurut Dedy satker yang banyak kekurangan pegawai yaitu pemerintah kecamatan. Fenomena keterbatasan pegawai terjadi di 20 pemerintah kecamatan di Sragen.
Dia khawatir keterbatasan jumlah pegawai mengurangi tingkat pelayanan kepada masyarakat. Namun terkait pengalokasian anggaran seleksi CPNS, Dedy menyatakan akan mempelajarinya terlebih dulu. “Kondisi di lapangan [SKPD] banyak yang kekurangan pegawai,” terang dia.