SOLOPOS.COM - Ketua Umum Partai Golkar terpilih, Aburizal Bakrie (kanan) didampingi Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Akbar Tandjung (kedua dari kanan), Waketum Partai Golkar Theo L Sambuaga (kedua dari kiri) dan Ketua Steering Commitee Munas IX Golkar Nurdin Halid (ketiga dari kanan) dalam penutupan Munas Partai Golkar di Nusa Dua, Bali, Kamis (4/12/2014). Aburizal Bakrie selaku Ketua Umum Partai Golkar menunjuk sembilan Wakil Ketua Umum, di antaranya adalah Nurdin Halid dan Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Soeharto. (JIBI/Solopos/Antara/Puspa Perwitasari)
Solopos.com, JAKARTA — Pertemuan yang dilakukan antara mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Presiden Joko Widodo atau Jokowi di Istana Kepresidenan beberapa hari lalu, merupakan salah satu penyebab berubahnya sikap Ketua Umum Partai Golkar versi Munas Bali, Aburizal Bakrie (ARB) alias Ical.
Buntutnya, Ical menyatakan mendukung pilkada langsung di akun Twitternya, bahkan mengakui adanya kesepakatan antara Koalisi Merah Putih (KMP) dan Partai Demokrat. Penegasan tersebut disampaikan Juru Bicara Poros Muda Partai Golkar, Andi Sinulingga, kepada Bisnis/JIBI di Jakarta, Kamis (11/12/2014).
“Perubahan sikap politik ARB tersebut, karena adanya pertemuan antara SBY dengan Jokowi yang dimana keduanya sepakat untuk mempertahankan perppu, apalagi Gerindra sebagai bagian dari KMP juga ternyata mendukung perppu yang dikeluarkan SBY,” tuturnya.
Selain itu, Andi Sinulingga juga menilai bahwa Ical telah mengkhianati aspirasi seluruh DPD Partai Golkar tingkat provinsi dan kabupaten Kota yang sebelumnya telah memperjuangkan pilkada melalui DPRD sesuai Munas Partai Golkar di Bali.
“Jika ARB menerima pilkada langsung, itu artinya ARB tidak konsisten memperjuangkan pilkada lewat DPRD, ?itu juga artinya ARB telah menghianati aspirasi DPD-DPD provinsi dan kabupaten kota Partai Golkar se-Indonesia yang di tuangkan dalam rekomendasi Munas di Bali,” tukas Andi.
?
?Dalam akun Twitternya pada Selasa (9/12/2014) malam, Ical memutuskan untuk mendukung Perppu Pilkada langsung. Dukungan Perppu Pilkada langsung tersebut dilakukan karena berbagai alasan yaitu keinginan masyarakat luas, adanya kesepakatan awal bulan Oktober oleh 6 partai yaitu Demokrat, Golkar, PKS, PAN, Gerindra, PAN dan pembicaraan dengan partai dalam Koalisi Merah Putih (KMP).
“Maka Partai Golkar akan mendukung Perppu usul Pemerintah tentang UU Pilkada tersebut,” tulis Ical dalam akun twitternya.