SOLOPOS.COM - Ilustrasi
Solopos.com, JOGJA — Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo, meminta pemerintah daerah di seluruh Indonesia melakukan inventarisasi atas badan usaha milik daerah (BUMD) yang disinyalir bermasalah.
Tjahjo Kumolo mengemukakan pihaknya telah melakukan evaluasi terhadap sejumlah BUMD di Indonesia yang bergerak di berbagai bidang usaha. Hasil evaluasi tersebut, ujarnya, menunjukkan banyak di antara BUMD di tataran pemda di berbagai wilayah di Indonesia berada dalam kondisi bermasalah.
Oleh karena itu, pihaknya meminta perangkat pemerintahan daerah mengevaluasi BUMD-BUMD bermasalah dan melakukan penutupan terhadap badan usaha yang tidak kunjung mengindikasikan perbaikan.
“Jadi kami akan minta pemda untuk menginventarisasi BUMD yang masih memberatkan apalagi yang masih disubsidi oleh APBD. Sebaiknya ya ditutup, kecuali [BUMD] yang sifatnya sosial seperti rumah sakit atau usaha apa,” ujarnya saat bertatap muka dengan perangkat daerah di lingkungan Pemda DIY di Kompleks Kepatihan Danurejan, Yogyakarta, Rabu (10/12/2014).
Alih-alih memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah, ujarnya, banyak BUMD justru menyumbangkan kerugian menjadi beban daerah. Setiap tahun, ujarnya, pemerintah daerah harus selalu menyuntikkan dana untuk BUMD-BUMD bermasalah.
“Kami belum mengecek [potensi kerugian daerah karena BUMD bermasalah]. Hampir semua provinsi ada BUMD, tetapi tidak [membawa] untung,” katanya.
Dia mencontohkan salah satu BUMD di DIY yang tidak dapat beroperasi secara maksimal dan belum mampu memberikan kontribusi bagi pendapatan daerah. “DIY ada Tarumatani yang juga BUMD, tapi tidak bisa maksimal,” ujarnya.
Menurut dia, lebih baik apabila APBD dialihkan ke pos-pos lain yang lebih bermanfaat untuk rakyat banyak seperti pembangunan infrastruktur daripada untuk mensubsidi BUMD bermasalah. Tjahjo Kumolo menyebutkan hanya sedikit BUMD yang dapat memberikan keuntungan kepada daerah. Dia menyebutkan salah satu BUMD yang memberikan kontribusi positif bagi daerah adalah Badan Pembangunan Daerah (BPD).
“BUMD yang menguntungkan itu ternyata BPD. Dari semua BPD di Indonesia, yang bermasalah hanya dua, yang ada di luar pulau Jawa. Secara umum oke,” ujarnya.
Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X, menjelaskan Pemprov DIY memiliki tiga BUMD yang bergerak di bidang pembuatan cerutu tembakau, percetakan, dan perbankan, yakni PT Anindya Mitra Internasional (AMI), PD Tarumar Tani, dan BPD DIY. “Yang Anindya kan baru kami perbaiki dengan direksi yang baru,” ujar Sultan.