SOLOPOS.COM - Aksi Kasbi di Bundaran HI, Jakarta, Senin (15/9/2014). (Dwi Prasetya/JIBI/Bisnis)
Solopos.com, JAKARTA — Ratusan buruh yang tergabung dalam sejumlah serikat pekerja meninggalkan Balai Kota Jakarta setelah tuntutannya tak dikabulkan saat aksi demo buruh, Rabu (10/12/2014).
Buruh yang berasal dari Federasi Serikat Pekerja Logam Elektronik Mesin (FSP LEM), Garda Metal, dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) berdemo sejak pukul 11.00 WIB hingga pukul 15.00 WIB. Setelah berdemo kurang lebih empat jam, akhirnya mereka beralih ke tempat Gedung Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Padahal sekira pukul 12.00 WIB, 15 orang perwakilan buruh diterima oleh Pemprov DKI untuk melakukan pertemuan dengan Dewan Pengupahan DKI Jakarta di lantai 12 Balai Kota.
Setelah Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI 2015 ditetapkan senilai Rp2,7 juta, buruh tetap menuntut dilakukannya revisi nominal UMP itu menjadi Rp3 juta. Alasannya adalah kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).
Mengetahui hal itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DKI Jakarta, Priyono, mengatakan keputusan untuk melakukan revisi berada di tangan Gubernur. Oleh karena itu, permintaan untuk revisi tak bisa dikabulkan.
“Revisi UMP itu kan ada di tangan gubernur. Bukan di tangan saya,” ujarnya saat dihubungi wartawan, Rabu (10/12/2014).
Dia pun menekankan agar buruh dapat membedakan mana yang menjadi kebutuhan dan keinginan. Dengan demikian, dia meminta agar buruh menerima saja keputusan yang ada. “Harusnya bisa bedakan dong mana yang kebutuhan dan keinginan,” tambahnya.
Sebelumnya, Ketua DPD SPSI DKI Jakarta, Yulianto, yang berorasi mengancam akan merobohkan gerbang jika tuntutan mereka tak diikuti. “Kawan-kawan siap robohkan gerbang Balai Kota jika tuntutan tidak dipenuhi,” katanya.