SOLOPOS.COM - Ilustrasi upah minimum kota/kabupaten (UMK). (JIBI/Solopos/Dok)
Solopos.com, SEMARANG — Aliansi buruh di Jawa Tengah (Jateng) membuat surat terbuka kepada Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo, terkait dengan penetapan upah mininum kabupaten/kota (UMK) 2015. Surat terbuka ini disampaikan dalam aksi demonstrasi di depan Kantor Gubernuran Jl. Pahlawan, Kota Semarang, Senin (8/12/2014).
Dalam suratnya, massa dari aliansi Gerakan Buruh Berjuang (Gerbang), Gerakan Buruh Demak (Gerak), Dewan Buruh Kendal (Debur), dan Gerakan Masyarakat Pekerja Ungaran (Gempar), merasa kecewa dengan Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo.
“Dengan segala kekecewaan mendalam, kami membuat surat terbuka agar masyarakat serta wakil rakyat, termasuk Gubernur mengetahui sendiri bahwa besaran UMK 2015 belum layak,” kata Koordinator aliansi Gerbang, Nanang Setyono.
Menurut dia, kebijakan pengupahan buruh (UMK) di Jateng menduduki peringkat terendah di antara provinsi lain di Indonesia. Nanang lebih lanjut menyatakan Gubernur Ganjar Pranowo telah gagal dalam penetapan UMK 2015 yang ditetapkan pada 20 November 2015.
Kegagalan itu antara lain menyangkut standarisasi angka kebutuhan hidup layak (KHL) tidak jelas. Sebagian besar KHL tidak menggunakan KHL prediksi Desember 2014, tapi KHL September 2014 atau hanya rata-rata KHL Januari-September.
Jateng masih menggunakan paradigma bahwa UMK adalah KHL. Padahal, menurut Nanang, seharusnya Pemprov Jateng mempertimbangkan pertumbuhan, produktivitas, dan lainnya. Penetapan UMK 2015 tidak menghitung dampak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) serta tidak memperhitungkan prediksi kenaikan tingkat harga dari komponen KHL tahun depan.
”Semula kami sangat berharap berharap adanya perubahan terhadap kondisi perburuhan di Jateng melalui pergantian kepemimpinan daerah, ternyata sama saja,” ujar Nanang.
Dalam suratnya aliansi buruh Jateng juga menyatakan Gubernur Ganjar Pranowo dianggap tidak ada. “Sebab saudara Gubernur sendiri berkeinginan untuk dianggap tidak ada,” kata seorang aktivis buruh, Prabowo.