SOLOPOS.COM - Mantan Menko Polhukam Tedjo Edhy Purdijatno (JIBI/Solopos/Antara/Prasetyo Utomo)
Solopos.com, JAKARTA — Pemerintah berharap Partai Golkar segera melakukan rekonsiliasi agar konflik internal antara kubu Aburizal Bakrie dan Agung Laksono tidak berlarut-larut.
Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Tedjo Edhy Purdijatno, mengatakan Partai Golkar merupakan aset bangsa yang dalam perjalanannya ikut berperan menggerakkan roda pemerintahan. “Saya lebih senang kalau mereka rekonsiliasi, memperbaiki hubungan keduanya,” ujar Tedjo di Istana Kepresidenan, Senin (8/12/2014).
Kedua kubu sama-sama telah melakukan Munas IX Golkar dengan ketua masing-masing. Selanjutnya mereka balapan melaporkan hasil Munas kepada Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkum HAM) untuk mendapatkan legalitas.
Dalam hal ini, Tedjo mengatakan Menkum HAM akan mempelajari dua kepengurusan Partai Golkar sesuai konstitusi. Ia juga menegaskan bahwa pemerintah tidak melakukan intervensi pelaksanaan Munas IX Golkar.
Sebelumnya dalam Munas Bali 30 November-3 Desember 2014, Aburizal Bakrie terpilih secara aklamasi menjadi Ketua Umum Partai Golkar. Tidak ingin ketinggalan, Presidium Tim Penyelamat Partai Golkar (TPPG) yang dipimpin Agung Laksono juga menggelar Munas di Ancol Jakarta pada 6-8 Desember 2014.
Munas kubu TPPG awalnya akan dilakukan pada pertengahan Januari 2015. Tetapi dengan alasan ingin balapan mendapatkan legalitas kepengurusan partai, Munas di Jakarta oleh TPPG pun dipercepat.