Jateng
Selasa, 9 Desember 2014 - 17:15 WIB

HARI ANTIKORUPSI : Mahasiswa di Kudus Galang Tanda Tangan Antikorupsi

Redaksi Solopos.com  /  Sumadiyono  | SOLOPOS.com

SOLOPOS.COM - Demonstrasi Masyarakat Bersama Antikorupsi, Jumat (3/10/2014). (JIBI/Solopos/Antara/Wahyu Putro A.)

Demonstrasi Masyarakat Bersama Antikorupsi, Jumat (3/10/2014). (JIBI/Solopos/Antara/Wahyu Putro A.)

Kanalsemarang.com, KUDUS – Puluhan mahasiswa Universitas Muria Kudus (UMK), Selasa, melakukan penggalangan tanda tangan sebagai dukungan penolakan terhadap segala bentuk praktik korupsi dalam rangka peringatan Hari Antikorupsi se-Dunia.

Advertisement

Penggalangan tanda tangan dilakukan di atas kain putih sepanjang 12 meter.

Selain menggalang tanda tangan, 50-an mahasiswa Fakultas Hukum UMK yang mendapat dukungan Rektor UMK Suparnyo juga menggelar orasi di depan kampus.

Advertisement

Selain menggalang tanda tangan, 50-an mahasiswa Fakultas Hukum UMK yang mendapat dukungan Rektor UMK Suparnyo juga menggelar orasi di depan kampus.

Di tempat terpisah, sejumlah aktivis di Kudus yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Anti Korupsi (SIMAK) yang merupakan gabungan dari Konsorsium Masyarakat untuk Kudus Bersih (KMKB), HORISONA, GeTRaK, Gemataku, dan Pandawa juga menggelar aksi serupa.

Jika aksi para mahasiswa digelar di kampus, para aktivis tersebut menggelar aksi serupa di depan kantor Kejaksaan Negeri Kudus.

Advertisement

Sekretaris KMKB Slamet Machmudi dalam aksinya di depan kantor Kejari Kudus menambahkan, belum semua aparat penegak hukum kompak dalam visi dan misi pemberantasan korupsi.

“Masih banyak oknum aparat hukum, terutama di daerah yang mengambil peluang subyektif dalam menangani kasus korupsi,” ujarnya seperti dikutip Antara, (9/12/2014).

Bahkan, lanjut dia, kasus korupsi menjadi ladang baru guna mendapatkan penghasilan tambahan dari hasil kejahatan para koruptor.

Advertisement

Lemahnya partisipasi publik terhadap APBN dan APBD, kata dia, berpotensi terjadi penyalahgunaan.

Dampaknya, lanjut dia, banyak kegiatan pembangunan yang sarat dengan pemborosan uang rakyat.

Untuk menyamarkan nuansa korupsinya, kata dia, oknum pejabat membuat model kegiatan yang tidak berorientasi pada perioritas kebutuhan dan akuntabilitasnya sulit dipertanggungjawabkan.

Advertisement

Advertisement
Advertisement
Berita Terkait
Advertisement

Hanya Untuk Anda

Inspiratif & Informatif