SOLOPOS.COM - Ahmad Basarah (kanan)(JIBI/Solopos/Antara)
Solopos.com, JAKARTA – PDI Perjuangan membuka peluang bagi Partai Demokrat masuk pemerintahan karena banyak hal kerja sama yang bisa dilakukan dengan partai pimpinan Susilo Bambang Yudhoyono tersebut.
“Peluang kerja sama dalam pemerintahan selalu terbuka karena cukup banyak spektrum pemerintahan yang dapat dikerjasamakan dengan Partai Demokrat ke depan,” kata Wakil Sekretaris Jenderal PDIP Ahmad Basarah melalui pesan Blackberry di Jakarta, Selasa (9/12/2014).
Basarah mengatakan pemerintahan Jokowi-JK membutuhkan dukungan partai politik agar pemerintahan berjalan stabil, salah satunya dari Partai Demokrat. Menurut dia, yang dibutuhkan pemerintahan adalah dukungan politik yang bersifat konstruktif dalam hubungan antara pemerintah dengan DPR.
“Meskipun Demokrat tidak masuk dalam kabinet bukan berarti peluang kerja sama politik akan tertutup,” ujarnya.
“Meskipun Demokrat tidak masuk dalam kabinet bukan berarti peluang kerja sama politik akan tertutup,” ujarnya.
Dia menilai ruang pengabdian terhadap bangsa dan negara masih begitu luas dan kompleks yang membutuhkan kerja sama antarkekuatan-kekuatan politik nasional.
Selain itu Basarah mengatakan PDI-P menyambut baik prakarsa Ketum Demokrat SBY, menemui Presiden Jokowi dalam rangka penjajakan kerja sama politik antara PD dan Pemerintah.
Beban Jokowi
Basarah menilai SBY sebagai seorang ketua umum parpol dan Presiden RI keenam, pasti tahu persis beban Presiden Jokowi dalam memimpin pemerintahan nasional.
Menurut dia, SBY sebagai seorang negarawan memang sudah seharusnya ikut membantu dan memberikan dukungan terhadap Presiden Jokowi agar dapat memimpin pemerintahan nasional dengan baik dan efektif.
“Kerja sama antara Partai Demokrat dan pemerintah juga akan menjamin terselenggaranya sistem pemerintahan presidensial yang dulu juga dikampanyekan pemerintahan SBY,” ujarnya.
Sebelumnya Presiden Jokowi menerima kunjungan Ketua Umum Partai Demokrat SBY di Istana Merdeka, Jakarta pada Senin (8/12/2014).
Presiden Jokowi mengatakan pertemuan tersebut membahas Perppu Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Daerah. Presiden mengatakan dirinya dan SBY memiliki komitmen mengawal Perppu tersebut agar disahkan di DPR.
Presiden menjelaskan kerja sama antara Koalisi Indonesia Hebat dengan Partai Demokrat akan ditentukan pada Januari 2015 saat Perppu tersebut dibahas di DPR. Dia mengakui Perppu Pilkada merupakan awal bergabungnya Demokrat menjadi partai pendukung pemerintah.