SOLOPOS.COM - M. Nuh (Dok/JIBI/Bisnis)
Solopos.com, SURABAYA — Mantan Mendikbud, Mohammad Nuh, bereaksi terhadap kebijakan pemerintah untuk kembali pada Kurikulum 2006 atau Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Dia menganggap kebijakan itu merupakan langkah mundur karena dia mengklaim Kurikulum 2013 tidak bermasalah.
“Kalau ada masalah teknis, mestinya dicarikan solusi perbaikannya, bukan balik ke belakang. Sebab KTSP secara substansi itu ada kekurangan dan secara teknis juga perlu penyiapan lagi,” katanya kepada Antara di Surabaya, Minggu (7/12/2014.
Ditemui sepulang dari China, guru besar ITS Surabaya itu menjelaskan Kurikulum 2013 tidak ada masalah secara substansi. Buktinya, katanya, kurikulum itu diberlakukan bagi 6.221 sekolah. Kalau ada masalah, tentu tidak akan dipakai sama sekali.
“Untuk itu, mestinya, alternatifnya ya penerapannya tidak langsung dibajak dengan dibatasi pada 6.221 sekolah itu, melainkan sekolah mana saja yang siap ya dipersilakan menerapkannya. Apakah siap secara mandiri atau siap berdasarkan penilaian pemerintah,” katanya.
“Untuk itu, mestinya, alternatifnya ya penerapannya tidak langsung dibajak dengan dibatasi pada 6.221 sekolah itu, melainkan sekolah mana saja yang siap ya dipersilakan menerapkannya. Apakah siap secara mandiri atau siap berdasarkan penilaian pemerintah,” katanya.
Selanjutnya, untuk sekolah-sekolah yang tidak siap akan “disiapkan” oleh pemerintah melalui pendampingan dan pelatihan sampai benar-benar siap, karena penyiapan guru dan buku itu merupakan tugas pemerintah. “Kalau kembali pada Kurikulum 2006 atau KTSP itu justru mundur, karena secara substansi belum tentu lebih baik. Lalu butuh waktu lagi untuk melatih guru lagi [dengan KTSP] dan bahkan orang tua harus membeli buku KTSP,” katanya.
Menurut dia, pihaknya sudah pernah mengadakan UKG (uji kompetensi guru) untuk mengevaluasi penguasaan guru terhadap KTSP itu pada 2012, ternyata nilai rata-rata adalah 45, padahal Kurikulum 2006 itu sudah enam tahun berlaku.
Oleh karena itu, ukuran penguasaan guru terhadap substansi dan metodologi Kurikulum 2013 juga masih lebih baik daripada penguasaan terhadap Kurikulum 2006 (KTSP). Saat itu, UKG dilakukan pada 1,3 juta guru.
“Kita juga sudah merancang solusi untuk penyiapan guru yang nilai UKG-nya tidak bagus atau 40 yakni pendampingan dan klinik konsultasi bagi guru yang mengalami kesulitan itu, bahkan kita juga sudah merekomendasikan reformasi LPTK sebagai pabrik guru,” katanya.
Selain itu, jika kembali pada Kurikulum 2006 (KTSP) akan mengharuskan orang tua untuk membeli buku baru, padahal buku-buku Kurikulum 2013 selama ini sudah digratiskan. “Nanti, mafia buku akan merepotkan masyarakat lagi,” katanya.
Ia mengakui buku Kurikulum 2013 memang ada yang terlambat, tapi pemenuhan atas keterlambatan itu menjadi tugas pemerintah. “Itu tugas pemerintah, bukan justru dengan cara membajak Kurikulum 2013, saya kira itu tidak etis secara akademis. Tapi, kalau game politik ya nggak tahu-lah,” katanya.
Ditanya tentang keberatan guru terhadap sistem penilaian Kurkulum 2013 yang naratif atau deskriptif, ia mengatakan hal itu hanya soal pembiasaan saja karena hal baru memang membutuhkan pembiasaan. “Yang penting, penilaian numerik disertai narasi itu lebih objektif. Karena banyak negara maju atau banyak sekolah berkualitas yang memakai cara itu, sehingga dua anak yang sama-sama memiliki nilai 7 akan diketahui perbedaan dari kekurangan keduanya. Nilainya bisa sama, tapi kekurangannya beda,” katanya.
Ia menambahkan Kurikulum 2006 (KTSP) juga bukan tanpa masalah. Di antaranya pelajaran sejarah untuk SMK tidak ada, jam pelajaran Bahasa Inggris lebih banyak dua kali lipat daripada Bahasa Indonesia, dan tidak adanya mata pelajaran yang mendorong analisa data (survei TIMMS/PISA).