SOLOPOS.COM - Tokoh Golkar tanggapi Munas Jakarta, Minggu (7/12/2014). (JIBI/Solopos/Antara/Wahyu Putro A.)
Solopos.com, JAKARTA — Bendahara Umum yang juga Sekretaris Fraksi Golkar, Bambang Soesatyo, mengapresiasi ketidakhadiran Wakil Presiden dan mantan Ketua Umum Partai Golkar, Jusuf Kalla, dalam Munas IX Golkar yang digelar oleh kubu Agung Laksono cs di Jakarta.
Kata Bambang, ketidakhadiran Wakil Presiden itu adalah untuk menjaga dan mempersatukan seluruh kader dan elite Partai Golkar. “Pak JK telah menjaga kehormatan dan telah mencegah perpecahan di Golkar. Suka tidak suka, mahkota Partai Golkar ada di kepala Pak JK, mantan Ketua Umum (PG) yang juga Wakil Presiden RI. Kami sangat mengapresiasi ketidakhadiran beliau,” kata Bambang dalam keterangan pers di Jakarta dikutip Antara, Minggu (7/12/2014).
Selain itu, kubu Aburizal Bakrie juga mengapresiasi ketidakhadiran Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, pada Munas Ancol tersebut. Ditambahkan, ketidakhadiran JK dan Tjahjo Kumolo semakin mempertegas bahwa pemerintah tak bisa diintervensi oleh kelompok Agung Laksono cs.
“Pak JK dan Pak Tjahjo Kumolo tidak hadir di Munas Ancol membuat kami lega. Kami sadar bahwa mereka [pemerintah] tidak bisa ditunggangi oleh kepentingan kelompok tertentu,” kata anggota Komisi III DPR itu.
“Dari informasi yang kami dapatkan, pesertanya banyak yang tidak jelas, ada kader partai yang memasuki ruangan dengan menggunakan sandal jepit, tidak tahu siapa yang pilih, tidak ada daftar hadir. Jadi jelas, itu adalah munas oplosan,” kata dia.
Oleh karena itu, ia meminta Menteri Hukum dan HAM (Menkum HAM) untuk tidak mengesahkan Munas Ancol. “Dari sisi legalitas dan peserta jelas tidak sah. Dan mereka mengadakan Munas karena DPP Golkar telah melakukan Munas di Bali. Mereka takut kalau Munas bulan Januari, Menkum HAM tidak menggubris karena waktu penyerahan hasil Munas Bali adalah satu minggu,” kata Bambang.
Mengenai kabar Jusuf Kalla bersedia menjadi Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar untuk Munas Ancol, Ketua Fraksi Partai Golkar DPR, Ade Komaruddin, menyebutnya sebagai klaim semata dari kubu Agung Laksono. “Pak JK diambil namanya atau cicatut oleh beberapa orang, bahwa Pak JK ingin mendukung munas Ancol dan bersedia menjadi Ketua Dewan Pertimbangan Golkar,” kata Ade di Jakarta, Minggu.
Dia menegaskan, hingga saat ini belum mendapat informasi bahwa JK mendukung Munas IX PG di Ancol. “Saya belum pernah dengar langsung dari Pak JK menerima Jabatan Ketua Dewan Pertimbangan Golkar,” kata Ade.