SOLOPOS.COM - Sejumlah peziarah berebut sisa air pembilasan kain slambu (kelambu) Makam Pangeran Samudro di Gunung Kemukus, Sragen, Sabtu (25/10/2014). (Kurniawan/JIBI/Solopos)
Solopos.com, SRAGEN — Gubernur Jawa Tengah (Jateng), Ganjar Pranowo, menilai ritual seks di objek wisata Gunung Kemukus merupakan fenomena lama yang mestinya diluruskan. Dia mengungkapkan persoalan di Gunung Kemukus harus diselesaikan secara bertahap.
“Kemukus itu fenomena lama yang mesti diluruskan. Ziarah boleh, tetapi ritual seks tidak boleh. Yang perlu dicatat, itu bukan lokalisasi. Tetapi, ekses saja yang barangkali kami diingatkan oleh publik, kebetulan yang mengingatkan negara luar,” urai Ganjar saat ditemui wartawan di sela-sela melakukan kunjungan ke Sragen, Jumat (15/12/2014).
Ganjar menegaskan persoalan di Gunung Kemukus harus diselesaikan secara bertahap. Penyelesaian itu termasuk pemberdayaan warga guna memulihkan kembali perekonomian di Gunung Kemukus. Ganjar menyampaikan tak ada masalah jika warga membutuhkan bantuan guna pemulihan ekonomi di kawasan tersebut. Hanya, dia menilai persoalan warga di Gunung Kemukus tak hanya persoalan ekonomi.
Dia menjelaskan persoalan lain yakni membangun kesadaran bersama untuk menghilangkan pola pikir ekonomi seks serta menghapus pembelokan cerita sehingga muncul mitos ritual seks di kawasan itu. Ganjar menegaskan keterpurukan ekonomi warga setempat setelah penutupan tak bisa menjadi alasan untuk membuka kembali praktik prostitusi.
Dia juga menjelaskan tak ada wacana relokasi terhadap para PSK maupun tempat-tempat yang selama ini menjadi praktik prostitusi. “Kami mentolerir, ekonominya itu ekonomi seks. Itu bahaya, karena di sana tidak hanya soal seksnya saja tetapi ada soal AIDS, moralitas, dan penyakit menular,” ujar dia.
Kepala Bappeda Sragen, Simon Nugroho, mengakui hingga kini belum ada rumusan terkait penataan kawasan Gunung Kemukus. Ia menjelaskan selain pendataan kebutuhan warga, persoalan status tanah yang ada di kawasan itu juga perlu diperjelas terkait kepemilikan tanah pemkab serta tanah warga. “Kami perlu koordinasi dari masing-masing dinas konsepnya seperti apa,” ujar dia.
Terkait bantuan modal kepada warga setempat, dia menjelaskan hingga kini belum ada rencana terkait hal itu. “Belum ada rencana bantuan modal. Karena ini sudah penghujung tahun dan kemarin belum masuk ke Musrenbang. Itu bisanya masuk di APBD Perubahan 2015 atau awal awal 2016,” ungkapnya.