Soloraya
Rabu, 3 Desember 2014 - 18:15 WIB

KARTU SAKTI JOKOWI : Bantuan PSKS Dinilai Salah Sasaran, Apdesi Klaten Minta Validasi Ulang

Redaksi Solopos.com  /  Rohmah Ermawati  | SOLOPOS.com

SOLOPOS.COM - Pembagian bantuan Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS). (Reza Fitriyanto/JIBI/Solopos)

Solopos.com, KLATEN – Bantuan Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS) dinilai salah sasaran. Oleh sebab itu, Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Klaten meminta Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk melakukan validasi data penerima PSKS. 

Menurut Pengurus Apdesi Klaten, Suryo Hardiyanto, bantuan PSKS yang merupakan pengalihan subsidi bahan bakar minyak (BBM) itu tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan.

Advertisement

Saat ini, banyak warga miskin yang tidak masuk daftar, tetapi warga yang lebih mampu malah mendapat dana PSKS.

“Di Desa Towangsan, Kecamatan Gantiwarno ada 221 warga yang mendapat dana PSKS. Tapi, banyak yang tidak tepat sasaran. Janda yang sudah tidak punya penghasilan malah tidak dapat dan warga yang kehidupan ekonominya lebih baik malah dapat bantuan itu,” kata Suryo yang merupakan Sekretaris Desa Towangsan itu, Selasa (3/12/2014).

Terkait data yang tidak aktual itu, pihaknya sudah mengirim pesan singkat kepada Gubernur Jawa Tengah untuk melakukan pemutakhiran data penerima PSKS.

Advertisement

“Saya sudah mengirim pesan singkat kepada Gubernur untuk meminta pemutakhiran data penerima PSKS. Sebab, data yang dipakai saat ini dari data BLSM dan itu sudah tidak sesuai karena banyak yang salah sasaran. Selain itu, kami juga berencana mengirimkan surat resmi kepada Gubernur sehingga ke depan ada data yang baru,” tuturnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Klaten, Slamet Widodo, mengatakan data yang dipakai untuk acuan penerima PSKS berasal dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K).

Data itu dari hasil Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) pada 2011.

Advertisement

“Jumlah penerima PSKS sama seperti penerima BLSM karena data itu berasal dari TNP2K. Saat ini, memang sudah banyak penerima bantuan yang tidak sesuai dengan kondisi di lapangan sehingga perlu diperbarui. Tapi, bantuan itu langsung dari pusat sehingga penentuan datanya juga dari pusat,” katanya, Rabu.

Advertisement
Advertisement
Berita Terkait
Advertisement

Hanya Untuk Anda

Inspiratif & Informatif