Jateng
Jumat, 28 November 2014 - 07:50 WIB

LAYANAN KESEHATAN : Pemkot Semarang Akui Banyak Warga Miskin Belum Terdaftar Kartu Semarang Sehat

Redaksi Solopos.com  /  Sumadiyono  | SOLOPOS.com

SOLOPOS.COM - Ilustrasi layanan puskesmas di Solopos TV (Youtube.com)

Ilustrasi layanan puskesmas di Solopos TV (Youtube.com)

Kanalsemarang.com, SEMARANG– Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang mengakui belum semua warga miskin di wilayah tersebut terfasilitasi layanan Kartu Semarang Sehat.

Advertisement

“Ada perbedaan data dengan Badan Pusat Statistik (BPS) mengenai jumlah warga miskin,” kata Kepala Bidang Perencanaan Pemerintah dan Sosial Budaya Bappeda Kota Semarang Dwi Arti Handayani seperti dikutip Antara, Kamis (27/11/2014).

Hal tersebut diungkapkannya usai dialog bertema Kartu Semarang Sehat (KSS) Menuju Sehat Semarangku yang diprakarsai oleh Cakra TV Semarang.

Menurut dia, selama ini memang ada perbedaan data warga miskin antara BPS dengan Bappeda Kota Semarang sehingga mungkin masih ada masyarakat yang tidak terdaftar sebagai penerima KSS.

Advertisement

“Kartu ini (KSS) ‘kan tujuannya untuk memudahkan warga miskin dalam pelayanan kesehatan. Anggarannya dari APBD Kota Semarang. Jadi, warga yang tidak tercover Kartu Indonesia Sehat (KIS) difasilitasi KSS,” ungkapnya.

Data terakhir Bappeda, kata dia, tercatat setidaknya ada 21,5 persen warga miskin dari total penduduk Semarang. Meski demikian kemungkinan masih ada warga Kota Semarang yang belum terfasilitasi KSS.

Ia menjelaskan pendataan warga miskin antara Bappeda dan BPS memiliki mekanisme berbeda, terutama dari indikator penilaiannya yang berjumlah 14 aspek (BPS) dan tujuh aspek (Bappeda).

Advertisement

“Perbedaan rentang waktu pendataan antara kami dan BPS juga bisa menjadi penyebab hasil berbeda. Kami lakukan pendataan pendataan dua tahunan, sementara BPS melakukan dua tahunan,” tukas Dwi.

Sementara itu, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Semarang Supriyadi yang juga menjadi pembicara mengakui pengaduan masyarakat yang belum terlayani KSS merupakan permasalahan klasik.

“Meski sebelumnya sudah ada Jamkesmas maupun Jamkesmas Kota, pengaduan atas tidak tercovernya warga miskin selalu ada. Kami saranan sementara masyarakat bisa memakai surat keterangan tidak mampu (SKTM),” katanya.

Persoalannya, politikus PDI Perjuangan itu mengatakan SKTM kerap kami disalahgunakan oleh orang-orang yang sebenarnya tidak berhak, tetapi mengaku sebagai warga miskin yang harus difasilitasi.

Advertisement
Advertisement
Berita Terkait
Advertisement

Hanya Untuk Anda

Inspiratif & Informatif