SOLOPOS.COM - Agung Laksono (Abdullah Azzam/JIBI/Bisnis)
Solopos.com, JAKARTA — Kubu Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Agung Laksono menyatakan kesanggupannya melakukan mediasi dan islah dengan Aburizal Bakrie (ARB) sebagaimana yang diserukan Dewan Pertimbangan (Wantim) Partai Golkar. Kesanggupan itu disampaikan Wakil Sekjen DPP Partai Golkar Leo Nababan dalam keterangan persnya di Jakarta, Jumat (28/11/2014).
Meski demikian, kata dia, mediasi itu harus disertai dengan sikap ketulusan dan saling terbuka. “Kami siap islah dan turut asas,” katanya.
Leo Nababan mengatakan sejumlah syarat harus dipenuhi jika islah bisa terwujud. Pertama, islah harus bisa mewujudkan Partai Golkar yang demokratis dalam penyelenggaraan Musyawarah Nasional (Munas) yang salah satu agendanya adalah pemilihan ketua umum. Menurut Leo Nababan, semua calon ketua umum menandatangani kesepakatan terciptanya demokrasi di Munas Partai Golkar dengan menetralkan semua dukungan.
“Segala bentuk dukungan yang ada selama ini kepada calon ketua umum dinihilkan, dinolkan dan ini harus ditandatangani hitam di atas putih,” ujarnya.
Menurut Leo, syarat islah ini sudah pernah disampaikan Agung Laksono kepada kader senior Partai Golkar H.M. Jusuf Kalla. “Pak JK menyambut baik syarat dari islah yang ditawarkan Pak Agung Laksono terhadap konflik di tubuh Partai Golkar ini,” katanya.
Di samping itu, syarat lainnya ialah memberikan kebebasan kepada seluruh Dewan Pimpinan Daerah (DPD) tingkat provinsi dan kabupaten/kota serta seluruh ormas sayap Partai Golkar untuk menentukan pilihannya di Munas Partai Golkar nanti. “Jadi nanti model pemilihannya melalui pemungutan suara secara tertutup. Semua kader boleh maju dalam tahapan pemilihan,” katanya.
Pertama, siapa yang mendapat dukungan suara minimal 30 persen langsung masuk pada putaran pemilihan kedua untuk bertarung menjadi ketua umum. “Usulan ini sudah sesuai dengan apa yang ada di konstitusi. Jadi bukan pakai cara lisan, tiba-tiba langsung aklamasi,” katanya.
Di samping itu, Leo juga meminta Partai Golkar mengembalikan hak-hak kader Partai Golkar yang selama ini dipecat oleh Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie karena dianggap berbeda pandangan.