SOLOPOS.COM - Ilustrasi demonstrasi menentang kenaikan harga BBM. (JIBI/SOLOPOS/Antara)
Solopos.com, JAKARTA – Aksi unjuk rasa memprotes kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi yang terjadi di berbagai daerah dinilai tidak berpotensi ricuh seperti kerusuhan 1998.
Hal itu disampaikan oleh Peneliti senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Anas Saidi. Menurutnya, saat ini tidak banyak pihak-pihak yang bersikap oportunis.
“Kalau ’98 kita tahu semua bahwa banyak pihak yang bersiap mengambil keuntungan dengan turunnya Pak Harto, lebih rumit dan sensitif,” ujarnya saat dihubungi Jaringan Informasi Bisnis Indonesia (JIBI), Jumat (28/11/2014).
Kemudian, pada era reformasi tersebut, aspirasi masyarakat relatif sama, sehingga kekuatan untuk menjatuhkan rezim kekuasaan sangat besar.
Hal itu, sambungnya, sangat berbeda dengan kondisi sekarang, yang mana dalam arus besarnya, masyarakat cenderung menerima kenaikan harga BBM dan menunggu hasil dari kebijakan pemerintah tersebut.
“Secara psikologis juga beda. Isu BBM naik kan sudah sering, tapi ini akan dilihat juga bagaimana pemerintahan Jokowi memfungsikan kompensasi BBM,” papar Said.
Mengenai bentrok antara aparat dengan mahasiswa dan masyrakat di Makassar, Said berpendapat hal tersebut sangat wajar, melihat kultur masyarakat kota yang dulunya bernama Ujungpandang tersebut.
Dia menjelaskan, sebuah unjuk rasa mahasiswa dikatakan dalam kondisi darurat jika yang bergejolak ialah mahasiswa Yogyakarta.
“Semua pengamat pasti parameternya Jogja. Kalau Jogja yang ribut baru perlu khawatir. Makassar itu memang budayanya. Jangankan dengan aparat, sesama fakultas saja sering bentrok,” urai Said.
Seperti yang diketahui, kemarin, Kamis (27/11/2014), bentrokan kembali terjadi antara mahasiswa dan masyarakat dengan petugas keamanan dan pegawai negeri sipil di depan kantor Wali Kota Makassar.
Satu orang meninggal dalam insiden tersebut akibat luka bocor di kepala terkena lemparan batu dan sempat terinjak-injak massa.