SOLOPOS.COM - Ketua DPRD Sragen Bambang Samekto (tengah) bersama anggota Komisi IV DPRD Sragen Fathurrohman (kanan) berbincang dengan juru kunci makam Pangeran Samudro (kiri) saat sidak, Rabu (26/11/2014) sore.(Kurniawan/JIBI/Solopos)
Solopos.com, SOLO — Ketua DPRD Sragen Bambang Samekto dan anggota Komisi IV DPRD Sragen Fathurrohman melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Gunung Kemukus, Desa Pendem, Sumberlawang, Sragen, Jawa Tengah, Rabu (26/11/2014) sore. Setelah mengetahui kondisi objektif objek wisata ziarah itu, kedua legislator itu menegaskan praktik prostitusi di Gunung Kemukus harus dihentikan.
Diakui Bambang Samekto yang datang tanpa identitas kedewanan, ia sempat ditawari layani seksual kala singgah di warung makan untuk mencoba mengorek informasi dari ibu-ibu di tempat itu. Perjalanan kedua legislator Sragen berlanjut ke rumah-rumah penyedia layanan karaoke di sisi barat makam Pangeran Samudro. Para legislator juga sempat mengorek informasi tentang praktik prostitusi di Gunung Kemukus.
Saat diwawancarai wartawan seusai sidak, Bambang menyatakan praktik prostitusi di Gunung Kemukus harus dihentikan. Pemkab, menurut dia, harus bertanggung jawab meluruskan cerita sejarah tentang perjalanan hidup Pangeran Samudro. “Tapi harus dengan pendekatan humanis. Harus ada sosialisasi sebelum rumah-rumah hiburan yang menyediakan PSK ini ditutup. Menurut saya Pemkab juga perlu memberikan santunan pindah kepada mereka,” ujar Bambang.
Politikus PDI Perjuangan (PDIP) tersebut memberikan batas waktu hingga akhir tahun 2014 ini kepada Pemkab Sragen untuk menutup praktik prostitusi di Gunung Kemukus. “Akhir tahun ini sudah tak ada lagi prostitusi,” imbuh dia.
Perusak Nilai Agama
Anggota Komisi IV DPRD Sragen, Fathurrohman, juga mendukung rencana Pemkab Sragen menutup warung-warung hiburan yang disinyalir menyediakan layanan seks. Tidak hanya itu, Pemkab diminta meluruskan sejarah Gunung Kemukus.
“Pemkab harus serius menyikapi masalah ini. Jangan hanya menutup prostitusinya, tapi luruskan juga cerita tentang Pangeran Samudro dan Gunung Kemukus. Lakukan sosialisasi masif dengan melibatkan kiai dan ulama,” kata dia.
Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut mengatakan penyimpagan cerita tentang Pangeran Samudro terjadi periode tahun 1960-an. Dia menduga penyimpangan cerita dilakukan kelompok tertentu sebagai propaganda politik.
“Hasil penelusuran saya, saat itu ada kekuatan politik yang ingin merusak tatanan nilai agama dan moral bangsa. Sehingga mereka melakukan propaganda dengan memelintir sejarah tentang Gunung Kemukus,” tandas dia.