SOLOPOS.COM - Ilustrasi uang (Dok/JIBI)
Solopos.com, KLATEN—Pemotongan dana Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS) terjadi di Desa Bogem, Kecamatan Bayat. Rumah tangga sasaran (RTS) diminta menyisihkan bantuannya sebesar Rp150.000 dengan dalih pemerataan bantuan untuk warga miskin.
Penelusuran Solopos.com, Senin (24/11), ratusan RTS di Bogem harus pasrah menerima Rp250.000 dari total bantuan yang seharusnya yakni Rp400.000. Penyunatan bantuan kompensasi kenaikan bahan bakar minyak (BBM) ini digagas pemerintah desa dan ketua RT/RW setempat.
“Tadi pagi sudah mengambil bantuan di balai desa, besarnya Rp250.000. Katanya yang Rp150.000 untuk warga miskin yang belum dapat,” ujar seorang penerima bantuan yang enggan disebut identitasnya.
Dia mengatakan warga miskin sepertinya hanya bisa pasrah dengan kebijakan yang ada. Ia menyebut pemotongan PSKS telah disepakati pemerintah desa (pemdes) beserta ketua RT/RW di Desa Bogem.
Dia mengatakan warga miskin sepertinya hanya bisa pasrah dengan kebijakan yang ada. Ia menyebut pemotongan PSKS telah disepakati pemerintah desa (pemdes) beserta ketua RT/RW di Desa Bogem.
Langkah tersebut diklaim untuk menghindari gejolak di masyarakat. “Sampun kesepakatan nggih mboten napa-napa (sudah kesepakatan ya tidak apa-apa). Wong cilik manut mawon (orang kecil ikut saja),” ucap perempuan lanjut usia itu.
Pemotongan bantuan juga dibenarkan warga lain. Seorang kakek yang mewanti-wanti namanya tidak disebut ini bahkan mengatakan penyunatan bantuan sudah ada sejak zaman pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono.
Dia mengaku tidak berniat memersoalkan penyunatan bantuan. Baginya, bantuan sekecil apapun bakal ia syukuri. Namun dia tak menampik dana yang ada tidak sepadan dengan beban wong cilik sepertinya.
“Apalagi sekarang dipotong. Mau dipakai modal usaha jelas tidak cukup. Sementara penghasilan saya setiap hari tidak tentu,” ujar lelaki yang di masa tuanya masih berprofesi buruh.
Sekretaris Desa (Sekdes) Bogem, Panut Sutanto, mengakui ada pemotongan dana PSKS di desanya. Namun ia menegaskan kebijakan itu tidak untuk kepentingan pemdes, melainkan warga miskin secara keseluruhan.
Menurut Panut, desa yang berbatasan dengan Kabupaten Gunungkidul, Jogja, ini hanya dijatah 287 kepala keluarga (KK) penerima PSKS. “Sementara fakta di lapangan warga miskin bisa sampai 400-an KK. Ini mengacu data RT/RW,” tuturnya.
Nihilnya pembaruan data warga miskin penerima bantuan oleh pemerintah dinilai memicu konflik di masyarakat. Sekdes menyebut ada warga yang dipandangnya berkecukupan masih menerima PSKS.
Sementara warga miskin yang hidup sebatang kara justru terabaikan. “Kami di wilayah sebenarnya dilematis. Kami hanya mengantisipasi gejolak mengacu pengalaman yang sudah-sudah,” tandasnya.