SOLOPOS.COM - Warga mengikuti tahap konsultasi publik pembangunan Bandara Kulonprogo di Balaidesa Jangkaran, Kecamatan Temon, Kulonprogo, Selasa (25/11/2014). (JIBI/Harian Jogja/Switzy Sabandar)
Harianjogja.com, KULONPROGO—Luas tanah kas desa (TKD) yang disediakan untuk relokasi warga terdampak pembangunan bandara di Kulonprogo bertambah.
Semula, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kulonprogo merencanakan lahan seluas 22 hektare untuk relokasi warga, namun kini tersedia sekitar 58,3 hektare yang dapat digunakan sebagai lahan pemukiman warga.
Hal itu diungkapkan Sekretaris Daerah Kulonprogo Astungkoro dalam pemaparan skenario prarencana pemukiman kembali dalam konsultasi publik di Balai Desa Jangkaran, Selasa (25/11/2014).
Berdasarkan hasil akhir pendataan awal diketahui jumlah warga yang pemukimannya terdampak sekitar 427 kepala keluarga (KK) yang berasal dari lima desa, yakni Sindutan, Glagah, Jangkaran, Palihan, dan Kebonrejo. Mereka dapat menempati lahan relokasi di 11 dusun yang terletak di empat desa.
Menurut Astungkoro, warga yang terdampak mendapat lahan relokasi 200 meter persegi. “Sebenarnya banyak warga yang meminta luas lahan lebih dari itu, tetapi jumlah tanah kas desa kurang jika harus sesuai dengan keinginan warga, mengingat warga meminta 300 sampai 400 meter persegi,” paparnya.
Kendati demikian, skenario yang dipaparkan bukan harga mati, sehingga ketika warga memiliki rencana lain, seperti berniat mengusahakan lahan secara swadaya tidak menjadi soal.
Dikatakannya, ketika ada warga yang keberatan dengan luas lahan yang disediakan, maka warga dapat membeli lahan lain dengan sisa uang hasil ganti rugi lahan.
Sebelumnya Bupati Kulonprogo Hasto Wardoyo menuturkan maksud dari pemaparan skenario relokasi saat konsultasi publik supaya warga tidak bertanya-tanya. “Setidaknya mereka memiliki kepastian tempat tinggal,” ujarnya.
Senada dengan Astungkoro, Hasto mengungkapkan skenario relokasi tidak mutlak sehingga pilihan tetap diserahkan sepenuhnya kepada warga terdampak.