SOLOPOS.COM - Aktivitas di Pelabuhan Makassar beberapa waktu lalu. Perekonomian Indonesia saat ini makin menunjukkan pemisahan atau decoupling dari politik, di mana kondisi politik makin tidak memengaruhi kinerja perekonomian. (JIBI/Bisnis Indonesia/Paulus Tandi Bone)
Solopos.com, JAKARTA — Dunia usaha meminta pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuka dengan luas konsep sistem logistik nasional dan tol laut yang membutuhkan investasi Rp699,99 triliun agar dapat dikerjakan bersama-sama.
Ketua Komite Tetap Tata Ruang dan Pendayagunaan Lahan Kamar Dagang dan Industri Indonesia, Utama Kajo, menyatakan pemerintah boleh memunculkan ide yang menguatkan kemandirian bangsa. Akan tetapi pemerintah harus lebih dulu menyiapkan infrastruktur utama dan infrastruktur pendukung agar konsep tol laut dan sistem logistik nasional dapat dilaksanakan.
“Lima tahun ke depan baru memungkinkan dilaksanakan,” jelas Utama di Jakarta, Selasa (25/11/2014).
Sistem Logistik Nasional merupakan upaya pemusatan ekspor dan impor. Badan Perencana Pembangunan Nasional (Bappenas) menyatakan akan membuat Kuala Tanjung di Sumatera Utara dan Bitung di Sulawesi sebagai titik akhir bongkar muat untuk barang keluar masuk Indonesia.
Sistem Logistik Nasional merupakan upaya pemusatan ekspor dan impor. Badan Perencana Pembangunan Nasional (Bappenas) menyatakan akan membuat Kuala Tanjung di Sumatera Utara dan Bitung di Sulawesi sebagai titik akhir bongkar muat untuk barang keluar masuk Indonesia.
Konsep tol laut adalah pelayanan terjadwal kapal-kapal berukuran besar hingga 3.000 teus sehingga membuat biaya logistik menjadi murah. Kapal raksasa ini akan singgah di enam titik pelabuhan utama. Angkutan menuju titik utama akan didukung oleh 24 pelabuhan pengumpul.
Deputi Sarana dan Prasarana Bappenas, Dedy SupriadI Priatna, menyatakan untuk mensukseskan rencana tol laut, pemerintah akan membangun 24 pelabuhan yang diperkirakan membutuhkan investasi Rp243,7 triliun. Pemerintah juga membutuhkan investasi Rp7,5 triliun untuk mengembangkan pelabuhan kecil dan pengadaan kapal yang melayani. Sementara untuk pengadaan fasilitas kargo dibutuhkan investasi Rp40,6 triliun.
Pemerintah juga membutuhkan pengembangan akses kawasan seperti jalan raya ataupun kereta api, menurut Dedy dibutuhkan investasi Rp50 triliun. Juga dukungan untuk industri galangan kapal senilai Rp10,8 triliun.
Sedangkan untuk melayani tol laut ini agar berfungsi maksimal dibutuhkan belanja modal Rp101,7 triliun yang digunakan untuk membeli kapal kontainer, kapal barang perintis, tanker, cargo hingga kapal rakyat. Sedangkan untuk mengamankan laut maka dibutuhkan anggaran sebesar Rp6 triliun.
Menurut Dedy kebutuhan belanja infrastruktur tol laut ini akan dipenuhi dari APBN, BUMN, dan swasta dalam bentuk kerjasama pemerintah swsta (KPS). “Khusus untuk sislognas kemungkinan baru akan terlaksana setelah 2020, ini untuk memastikan kesiapan infrastruktur juga memberi kepastian untuk Pelindo II di Tanjung Priok,” imbuhnya.
Pelabuhan Pendukung Tol Laut dan Besaran Kebutuhan Investasi
Pelabuhan Banda Aceh Sebesar Rp 1 triliun.
Pelabuhan Belawan, Medan sebesar Rp 3 triliun
Pelabuhan Pangkal Pinang sebesar Rp 1,5 triliun.
Pelabuhan Kuala Tanjung sebesar Rp 3 triliun.
Pelabuhan Dumai sebesar Rp 1,5 triliun
Pelabuhan Panjang Rp 1,5 triliun.
Pelabuhan Batam sebesar Rp 3 triliun
Pelabuhan Padang sebesar Rp 1,5 triliun
Pelabuhan Tanjung Priok sebesar Rp 1,5 triliun
Pelabuhan Cilacap sebesar Rp 1,5 triliun
Pelabuhan Tanjung Perak sebesar Rp 1,5 triliun
Pelabuhan Pelabuhan Lombok sebesar Rp 1,5 triliun
Pelabuhan Kupang sebesar Rp 1,5 triliun.
Pelabuhan Banjarmasin sebesar Rp 1,5 triliun
Pelabuhan Pontianak sebesar? Rp 1,5 triliun
Palangka Raya sebesar Rp 1 triliun
Pelabuhan Maloy sebesar Rp 1 triliun
Pelabuhan Bitung dengan anggaran Rp 3 triliun
Pelabuhan Makassar Rp 1,5 triliun
Pelabuhan Ambon sebesar Rp 1 triliun
Pelabuhan Halmahera sebesar Rp 1,5 triliun
Pelabuhan Sorong sebesar Rp 1,5 triliun
Pelabuhan Jayapura sebesar Rp 1 triliun
Pelabuhan Merauke sebesar Rp 1,5 triliun
Sumber : Bappenas