SOLOPOS.COM - Ilustrasi pembangunan rumah. Pemerintah segera mengoreksi harga rumah sederhana jatah rakyat tak mampu setelah menaikkan harga bahan bakar minyak. (Andi Rambe/JIBI/Bisnis)
Harianjogja.com, JOGJA—Paguyuban pembeli rumah berubsidi Kembang Putih, Pajangan, Bantul meminta pengembang segera merealisasikan fasilitas umum berupa jalan yang layak di kawasan perumahan itu.
Selain fasilitas jalan, pembeli juga meminta Rumah Cerdas selaku pengembang segera memenuhi syarat minimal tata kelola kawasan perumahan berupa stasiun pembuangan komunal dan selokan.
“Kami minta ini segera ditindaklanjuti. Karena kondisi jalan saat ini membahayakan dan tidak nyaman, ujar Koordinator Konsumen Rumah Bersubsidi Kembang Putih, Kukuh Setyono dalam mediasi yang difasilitasi Lembaga Ombudsman Swasta (LOS) Jogja, Selasa (25/11/2014).
Mediasi tersebut dihadiri empat orang perwakilan dari komunitas pembeli rumah bersubsidi di Pajangan. Adapun dari Rumah Cerdas diwakili oleh Irwan Sucipto dan Komisioner LOS, Slamet . Mediasi ini menindaklanjuti aduan paguyuban pembeli rumah bersubsidi yang kecewa dengan penyelesaian proyek rumah bersubsidi program Kementerian Perumahan Rakyat.
Mediasi tersebut dihadiri empat orang perwakilan dari komunitas pembeli rumah bersubsidi di Pajangan. Adapun dari Rumah Cerdas diwakili oleh Irwan Sucipto dan Komisioner LOS, Slamet . Mediasi ini menindaklanjuti aduan paguyuban pembeli rumah bersubsidi yang kecewa dengan penyelesaian proyek rumah bersubsidi program Kementerian Perumahan Rakyat.
Selain fasilitas jalan layak dan stasiun pembuangan komunal yang sebagian belum terpenuhi, puluhan unit rumah yang sudah dibeli juga belum terpasang instalasi PDAM. Padahal beberapa rumah sudah mulai ditempati.
“Kami minta ketegasan dari pengembang kapan itu direalisasikan. Kami berharap masalah jalan, selokan dan stasiun komunal segera beres,” imbuh Kukuh.
Menanggapi permintaan itu, wakil Rumah Cerdas, Irwan Sucipto menjelaskan rumah bersubsidi bukan hanya tanggungjawab pengembang saja. Namun pemerintah (Kemenpera) juga ikut bertanggungjawab.
“Kami [pengembang] hanya diminta untuk menyediakan lahan dan membangun unit rumah murah (Rp88 juta). Untuk jalan dan selokan sebenarnya masuk dalam subsidi pemerintah,” ujarnya.
Irwan menjelaskan, sebenarnya Kemenpera sudah membangun jalan konblok di beberapa gang di perumahan. Hanya saja pembangunannya tidak tuntas. Tak hanya itu, ia juga mengaku ada kenaikan tarif pemasangan PDAM di Bantul yang diluar prediksi. Bahkan pemasangan untuk rumah bersubsidi program pemerintah pun tidak ada keringanan biaya.
“Kami ini ibarat anak ayam ditinggal induknya. Kami juga tidak tahu mengapa Kemenpera tidak melanjutkan membangun jalan. Untuk PDAM biayanya juga naik sehingga kami kesulitan dana. Masih ada sekitar 60 unit yang belum terpasang PDAM,” imbuh Irwan.
Meski demikian Irwan menyatakan pemenuhan instalasi PDAM, stasiun pembuangan komunal dan jalan menjadi prioritas Rumah Cerdas untuk segera diselesaikan.
“Meski demikian kami minta waktu. Terus terang saja dengan adanya kenaikan biaya pemasangan PDAM dan Kemenpera yang tidak membiayai jalan, kami sekarang kesulitan keuangan,” imbuhnya.