SOLOPOS.COM - Kapolri Jenderal (Pol) Sutarman (JIBI/Solopos/Antara)
Solopos.com, JAKARTA – Polri tidak dapat melarang penyelenggaraan Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar ke VII di Bali pada 30 November – 3 Desember 2014 karena tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Kapolri Jenderal Pol Sutarman menjelaskan pergelaran Munas sama seperti unjuk rasa, tidak perlu izin, namun pemberitahuan sehingga dapat dilakukan pengamanan.
“Soal munas pemberitahuan sudah ada, sudah saya terima. Kalau sudah diterima diizinkan atau tidak, ga ada persoalan,” katanya, Rabu (26/11/2014).
Kendati demikian, mengingat adanya pergesekan massa dalam rapat pleno DPP Partai Golkar di Jakarta, Sutarman mengatakan hal itu akan menjadi pertimbangan dalam strategi pengamanan di Bali.
Pasalnya, situasi Bali saat ini kondusif, terlebih Pulau Dewata merupakan daerah wisata sehingga keamanannya tidak boleh terganggu.
Hingga saat ini, lanjut Sutarman, Polri belum mengambil keputusan soal pengamanan Munas Partai Golkar di Bali.
“Masih dievaluasi. Ricuh [rapat pleno] juga masukan bagi kami agar tidak ada konflik dan korban,” jelasnya. (baca: Kantor DPP Golkar Ricuh)
Sebelumnya, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Tedjo Edhy Purdijatno meminta Polri tidak mengeluarkan izin Munas ke IX Partai Golkar di Bali. (baca: Sekjen Golkar Pastikan Munas Tetap di Bali)
Instruksi Tedjo disampaikan menyusul insiden bentrokan antara kader di DPP Partai Golkar di Jakarta, yang mengakibatkan beberapa orang terluka.
Menurutnya, konflik tersebut berpotensi lanjut pada Munas di Bali yang dapat mengganggu iklim pariwisata di sana.