SOLOPOS.COM - Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie (kiri) berbincang dengan Wakil Ketua Umum Partai Golkar Theo L. Sambuaga seusai pembukaan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) VI Partai Golkar di Jakarta Convention Center, Minggu (18/5/2014) lalu.(JIBI/Solopos/Antara/Fanny Octavianus)
Solopos.com, JAKARTA — Rapat Pleno Partai Golkar memutuskan memberhentikan Aburizal Bakrie alias Ical dari jabatan Ketua Umum Partai. Namun kubu Ical menolaknya dan bersikeras menggelar Munas Partai Golkar pada 30 November 2014.
“Kita kan sudah putuskan tadi. Hanya memberhentikan dari jabatan Ketua Umum,” ujar Ketua DPP Golkar, Agus Gunandjar, seusai Rapat Pleno di DPP Golkar, Selasa (25/11/2014).
Menurutnya, Ical sudah melanggar AD/ART karena memaksakan kehendak dalam mengambil sebuah keputusan. Kedaulatan DPP, kata Agus berada di tangan pengurus. “Pak Agung saja masih memberikan kesempatan orang untuk berbicara dulu maunya apa. Tidak langsung diputuskan sepihak begitu saja. Makanya saya protes, enggak bisa itu, itu tidak demokratis,” jelasnya.
Ical sebelumnya tidak hadir dalam rapat pleno. Ia memberikan surat kuasa kepada Waketum Golkar Theo L Sambuaga untuk menyampaikan kepada forum rapat bahwa keputusan Rapimnas Yogyakarta yakni Munas IX di Bali harus dilaksanakan.
Agus berpendapat apa yang selama ini diopinikan publik bahwa Ical tidak demokratis terbukti pada hari ini. Ia menyebut Ical ingin melanggar dengan cara-cara yang tidak demokratis.
Sedangkan Ical bersikeras akan menyelenggarakan Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar ke VII di Bali sesuai dengan keputusan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas), bukan pada bulan Januari 2015 nanti sesuai dengan Rapat Pleno DPP Partai Golkar.
“Saya juga katakan, jika Rapimnas putuskan lain maka saya loyal untuk melaksanakan keputusan itu. Karena hirarki putusan Rapimnas berada diatas dari sidang pleno DPP,” tutur Ical dalam konferensi persnya di Bakrie Tower Jakarta, Selasa (25/11/2014).
Ical menambahkan, bahwa keputusan musyawarah tertinggi di Partai Golkar ada pada Munas Partai Golkar, lalu Rapimnas dan terakhir yaitu sidang pleno Partai Golkar. “Keputusan yang paling tinggi Munas, baru Rapimnas, baru sidang pleno DPP,” kata Ical.
Padahal berdasarkan keputusan sidang pleno pada 13 Nopember 2014 lalu, Munas Partai Golkar rencananya dilaksanakan pada Januari 2015 mendatang. Namun, keputusan sidang pleno itu tidak dipedulikan oleh Ical.
“Namun demikian saya juga sampaikan dalam Rapimnas mengharapkan pada semua pihak pemegang hak suara dalam Rapimnas dan saya akan sangat bergembira bahwa pihak pemegang hak suara dapat sepakat dengan saya bahwqa itu dilakukan Januari 2015,” tukas Ical.