SOLOPOS.COM - Kedua warga penerima bantuan kompensasi BBM dalam program keluarga sejahtera menunjukkan Kartu Perlindungan Sosial (KPS) dan uang kompensasi yang diterimanya di Kantor Pos Wates, Senin (24/11/2014). (Harian Jogja/Holy Kartika N.S)
Harianjogja.com, —Sebanyak 593 Rumah Tangga Sasaran (RTS) mulai menerima bantuan program keluarga sejahtera atau kompensasi atas kenaikan bahan bakar minyak (BBM). Pembagian bantuan baru menyasar warga kurang mampu di wilayah Kecamatan Wates.
“Sebenarnya pembagian sudah kami mulai sejak Sabtu, namun hanya melayani warga di sekitar kantor pos. Ada kurang lebih dua dusun dengan jumlah warga sekitar 80 RTS,” ujar Kepala Kantor Pos Wates Abdullah saat ditemui wartawan di kantornya, Senin (24/11/2014).
Abdullah mengatakan, sementara pelayanan penyaluran dana keluarga sejahtera masih difokuskan di Kelurahan Wates. Jumlah penerima bantuan di Kecamatan Wates mencapai 3.284 RTS dan terbanyak dari Desa Giripeni dengan jumlah warga penerima mencapai 632 RTS.
Hal itu dilakukan sambil menanti pembuatan jadwal pembagian di tiap-tiap kecamatan. Kantor Pos Wates rencananya akan melayani penyaluran bantuan itu hingga Sabtu (28/11/2014) mendatang.
“Sedangkan untuk kecamatan, paling cepat mulai penyaluran pada 26 November, dimulai dari Lendah dan Sentolo. Target penyelesaian penyaluran untuk di wilayah Kulonprogo sampai 2 Desember, harus sudah tersalurkan,” jelas Abdullah.
Lebih lanjut Abdullah mengatakan, salah satu persyaratan pengambilan bantuan tersebut adalah memiliki Kartu Perlindungan Sosial (KPS).
Kartu tersebut sementara mewakili Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang hingga saat ini belum didistribusikan ke wilayah Kulonprogo. Bahkan, dia juga tidak dapat memastikan, kapan kartu tersebut akan sampai.
Total penerima bantuan KKS di Kulonprogo mencapai 43.020 RTS. Jumlah yang diterima tiap pemegang kartu adalah Rp400.000 untuk dua bulan, tiap bulan yang diterima Rp200.000. Abdullah mengungkapkan, sebenarnya bantuan tersebut dapat diambil secara bertahap.
“Sebenarnya bisa diambil bertahap. Tidak perlu sekaligus diambil. Tapi sudah jadi karakter warga, jadi jumlah yang ada diambil semua,” imbuh Abdullah.