SOLOPOS.COM - Faisal Basri (JIBI/Solopos/Antara)
Solopos.com, JAKARTA – Ketua Komite Reformasi Tata Kelola Migas Faisal Basri mengungkapkan pihaknya akan mengeluarkan rekomendasi pertama soal status Pertamina Energy Trading Limited atau Petral ke depan.
“Sesuai tugas Presiden, Petral ini menjadi fokus atau prioritas. Soal Petral ini menjadi urgen yang harus kami selesaikan pertama,” kata Faisal Basri usai rapat komite di Kementerian ESDM Jakarta, Senin (24/11/2014).
Presiden Joko Widodo sudah meminta agar dilakukan pengkajian menyeluruh tentang keberadaan anak perusahaan PT Pertamina (Persero) dalam pengadaan minyak mentah dan BBM, Petral.
“Kami tidak menunggu sampai enam bulan. Begitu selesai, kami sampaikan ke Menteri ESDM,” ujarnya.
“Kami tidak menunggu sampai enam bulan. Begitu selesai, kami sampaikan ke Menteri ESDM,” ujarnya.
Persoalan Petral, lanjutnya, menjadi fokus mengingat pengadaan minyak mentah dan BBM menyangkut kepentingan nasional.
Faisal menambahkan pihaknya akan meminta pemerintah dan Pertamina membuka data biaya pengadaan minyak mentah dan BBM.
Komite Reformasi yang akan berkantor di Jalan Plaju, Jakarta Pusat juga membuka kotak pengaduan (clearing house) terkait reformasi tata kelola migas.
Komite memiliki empat tugas pokok yakni mengkaji seluruh kebijakan dan aturan main tata kelola migas dari hulu hingga hilir yang memberi peluang mafia migas beroperasi secara leluasa. Kebijakan dan aturan main yang teridentifikasi menyuburkan praktik mafia migas akan dihapus dan atau diubah.
Selain itu, menata ulang kelembagaan, termasuk di dalamnya memotong mata rantai birokrasi yang tidak efisien.
Ketiga, mempercepat revisi UU Migas dan memastikan seluruh substansinya sesuai dengan konstitusi dan memiliki keberpihakan yang kuat terhadap kepentingan rakyat.
Terakhir, mendorong lahirnya iklim industri migas di Indonesia yang bebas dari para pemburu rente di setiap rantai-nilai aktivitasnya.