SOLOPOS.COM - Ilustrasi (Dok/JIBI/Bisnis)
Solopos.com, JAKARTA — Salah satu kritik dari para politisi di DPR terhadap keputusan kenaikan harga BBM adalah anggapan bahwa kondisi fiskal saat ini aman dengan defisit APBN yang masih sesuai target. Menteri Keuangan, Bambang S. Brodjonegoro, membantah bahwa kebijakan ini hanya untuk menutup defisit anggaran.
Bambang membantah bahwa alasan menaikkan harga BBM adalah untuk menutup defisit APBN. Bahkan Bambang menyatakan kondisi fiskal Indonesia masih aman seandainya harga BBM bersubsidi tidak dinaikkan. “Kalau semata urusan ketahanan anggaran, masih ada jalan lain. Karena itu, program yang dilaksanakan dua malam lalu, bukan soal ketahanan anggaran,” kata Bambang Brodjonegoro kepada reporter Bisnis Indonesia/JIBI, Sri Mas Sari dan Ardhanareswari, Rabu (19/11/2014).
Menurut Menkeu, outlook APBN-P 2014 masih aman. Pemerintah masih bisa menahan defisit anggaran sesuai target, yaitu 2,4%. “Jadi, itu bukan isunya.” Lalu apa yang membuat pemerintah ngebet menaikkan harga BBM sekarang?
Keputusan ini, menurut Bambang, berdasarkan pada tidak adanya ruang anggaran untuk program-program yang diturunkan dari visi Presiden Jokowi. Tidak adanya anggaran itu karena sisa APBN sudah banyak dialokasikan untuk subsidi BBM yang memakan anggaran Rp800 triliun.
“Setiap presiden baru ketika memulai masanya, ketika ingin meluncurkan visinya, pasti butuh support. Support-nya itu tentu dari budget. Masalahnya, budget sebelumnya sudah dibuat oleh pemerintah sebelumnya yang bersifat baseline dan tidak ada kebijakan apapun,” katanya.
Jokowi menginginkan ada program yang langsung dinikmati oleh rakyat. Menurut Bambang, Jokowi berpijak pada keyakinan jika ingin membantu rakyat, maka harus dilakukan dengan cara yang benar, yaitu diterima langsung oleh rakyat.
“Bukan dengan cara-cara lain sehingga sifat bantuannya menjadi tidak langsung; dan ketiga, kita harus fokus pada infrastruktur. Makanya, ada program pengalihan subsidi,” ujar Bambang.
Selama lima tahun di bawah Presiden SBY, pengeluaran untuk subsidi BBM hampir mencapai Rp800 triliun. Nilai tersebut hanya kalah dari anggaran pendidikan yang sesuai konstitusi harus mencapai 20% dari APBN.
Karena itu, anggaran untuk program-program lain menjadi sangat kecil. Bambang membandingkan subsidi BBM dengan anggaran untuk infrastruktur yang hanya mencapai Rp600 triliun dalam lima tahun.
“Kesehatan cuma hampir Rp300 triliun. Jadi, kita lebih mementingkan menjadikan harga bensin murah dibandingkan kita membangun infrastruktur, terutama infrastruktur dasar.”