Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini M. Soemarno menjawab pertanyaan wartawan saat hadir di Kantor Kementerian BUMN seusai dilantik di Jakarta, Senin (27/10/2014). Rini M. Soemarno menjabat sebagai Menteri BUMN pada Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla menggantikan Dahlan Iskan. (Alby Albahi/JIBI/Bisnis) Menteri BUMN Rini M. Soemarno (Alby Albahi/JIBI/Bisnis)
Senin, 24 November 2014 14:15 WIB JIBI/Solopos/Antara Peristiwa Share :

GERAKAN PENGHEMATAN NASIONAL
Pejabat BUMN Dilarang Naik Penerbangan Kelas Bisnis

Solopos.com, JAKARTA – Seluruh pejabat Kementerian BUMN dan perusahaan milik negara diinstruksikan tidak lagi melakukan rapat di hotel serta mengurangi perjalanan dinas sebagai tindak lanjut pengurangan subsidi bahan bakar minyak (BBM).

“Kalau ada pertemuan-pertemuan tidak lagi di hotel, diusahakan digelar hanya di kantor. Kalau ada kunjungan ke daerah diminta menggunakan wisma. Kalaupun ada mess, ya bisa tinggal di situ,” kata Menteri BUMN Rini M. Soemarno, di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Senin (24/11/2014).

Menurut Rini, langkah tersebut bagian dari efisiensi perusahaan sekaligus menindaklanjuti arahan pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang melarang PNS dan kementerian/lembaga melakukan rapat-rapat di hotel.

“Kita harus melakukan hal-hal berujung pada efisiensi. Kita harus mencoba bagaimana mengefisiensikan perusahaan,” ujarnya.

Terkait dengan sektor-sektor BUMN, Rini menambahkan, dengan efisiensi tersebut diharapkan dapat menjaga harga produksi tidak naik.

“Pokoknya kasih harga jangan sampe naik dan membebani rakyat. Mulai dari sekarang dan ke depan kita lihat apakah BUMN itu sudah efisien atau belum. Kalau belum kita harus tingkatkan,” ujarnya.

Praktik efisiensi yang sudah dilakukan diterapkan Rini adalah larangan pejabat BUMN menggunakan penerbangan kelas bisnis dalam kunjungan kerja ke daerah-daerah.

Sebelumnya Menpan-RB Yuddy Chrisnandi menyatakan, upaya penghematan dengan pelarangan menggelar rapat di hotel, serta pembatasan perjalanan dinas, bisa menghemat anggaran hingga 20 persen.

“Memang tidak sampai 50 persen. Dengan kebijakan tersebut bisa menghemat anggaran hingga 20 persen lebih, termasuk juga pengurangan anggaran perjalanan dinas,” kata Yuddy.

Ia menegaskan aturan melakukan penghematan tersebut mulai dijalankan 1 Desember 2014, yang sudah diedarkan pada semua kementerian, pemerintah provinsi, kabupaten.

lowongan pekerjaan
Harian Umum SOLOPOS Account Executive, informasi selengkapnya KLIK DISINI

Kolom

GAGASAN
Bersama-Sama Mengawasi APBD

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Jumat (8/12/2017). Esai ini karya Doddy Salman, mahasiswa S3 Kajian Budaya dan Media Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Alamat e-mail penulis adalah doddy90@yahoo.com Solopos.com, SOLO–DPRD DKI Jakarta mengesahkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran…