News
Sabtu, 22 November 2014 - 12:15 WIB

JOKOWI PRESIDEN : "Revolusi Mental Sulit Terwujud Jika Birokrat Tak Mau Direformasi"

Redaksi Solopos.com  /  Rohmah Ermawati  | SOLOPOS.com

SOLOPOS.COM - Presiden Joko Widodo (Dwi Prasetya/JIBI/Bisnis)

Solopos.com, JAKARTA – Slogan revolusi mental pelayanan publik yang diusung oleh Presiden Joko Widodo dalam menjalankan roda pemerintahannya dinilai sangat berat karena ulah birokrat sendiri.

Direktur Program Prisma Resource Centre Suhardi Suryadi menyebut upaya itu ibarat mengharapkan PSSI juara dunia karena selama ini unit pelayanan dijadikan unit bisnis rente.

Advertisement

“Revolusi pelayanan publik seperti mengharapkan PSSI juara dunia, perlu perubahan fundamental dalam birokrasi karena birokrasi tidak hanya unit pelayanan tapi jadi unit ekonomi,” katanya dalam diskusi tentang Revolusi Mental Pelayanan Publik di Warung Daun Cikini Jakarta, Sabtu (22/11/2014).

Menurutnya, pelayanan publik jadi bisnis rente karena sejak awal proses rekrutmen dan pelaksanaannya jadi praktik ekonomi rente yang mengarah pada tindakan korupsi dan pungutan liar.

Hal yang mendasari ekonomi renta dalam layanan publik ini disebabkan karena pegawai semua tingkatan ingin hidup dalam perubahan sosialnya. Misalnya instansi Kementerian Keuangan dengan standar gaji tinggi tetapi tidak membuat jera korupsi dan pungli seperti kasus Gayus Tambunan.

Advertisement

Suhardi menambahkan kondisi birokrat saat ini lebih sulit ditata ketimbang masa orde baru yang sistem kekuasaannya tunggal. “Sekarang kekuasaannya terdesentralisasi di semua tingkatan,” jelasnya.

Ketua Ombudsman Danang Girindrawardana berbeda pendapat soal reformasi pelayanan publik. Menurutnya, reformasi birokrasi merupakan pekerjaan mudah tetapi dipersepsi berat oleh orang birokrasi yang tidak ingin direformasi.

Sebenarnya, reformasi layanan publik bisa dilakukan secara instan dengan pendekatan paksa. Hal itu cukup beralasan karena tanpa hal itu, birokrat yang memiliki jiwa pelayanan kepada masyarakat sulit diwujudkan.

Advertisement

“Bisa dilakukan instan, saat ini pendekatan paksa, mana instansi yang tidak mau berubah ganti. Langsung ganti saja karena ada hak prerogatif,” kata Danang.

Advertisement
Advertisement
Berita Terkait
Advertisement

Hanya Untuk Anda

Inspiratif & Informatif