Solopos.com, JAKARTA — Lingkaran Survei Indonesia (LSI) menilai salah satu alasan kuat yang membuat pamor Presiden Joko Widodo (Jokowi) turun adalah dia telah melanggar janjinya sendiri tentang sosok Jaksa Agung.
Sebelumnya, Presiden Jokowi telah menegaskan tidak akan menunjuk seorang politisi untuk menempati posisi jaksa agung. Namun Kamis (20/11/2014) lalu, Jokowi melanggar janjinya sendiri dengan menunjuk politisi Partai Nasdem, HM Prasetyo, sebagai Jaksa Agung.
“Jokowi tidak menguasai partai politik manapun. SBY yang punya dukungan saja menemui banyak ganjalan, apalagi Jokowi.”
Demikian disampaikan Peneliti LSI, Ade Mulyana. dalam konferensi persnya di Kantor LSI Jakarta, Jumat (21/11/2014). “?Kan janji-janji sebelumnya itu, mau mengangkat jaksa agung dari kalangan profesional,” tuturnya.
LSI meyakini bahwa ada tekanan yang kuat terhadap Presiden Jokowi oleh tokoh politik tertentu yang membuatnya mau tidak mau menunjuk Prasetyo sebagai jaksa agung. HM Prasetyo dilantik menggantikan Basrief Arief yang masa jabatannya sudah selesai.
Sehari sebelum HM Prasetyo dilantik sebagai jaksa agung oleh Presiden Jokowi, ada pertemuan antara Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, dengan Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan. Pertemuan itu diduga kuat membahas soal posisi jaksa agung.
“Jadi kelihatannya Jokowi ini mendapatkan tekanan dari orang-orang sekitarnya. Ke depan, Jokowi harus lebih berani,” kata Ade.
Menurut Ade, salah satu alasan kenapa Presiden Jokowi mudah ditekan orang-orang disekitarnya adalah karena Jokowi sendiri sama sekali tidak berkuasa atas partai politik manapun. Tidak seperti mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang mendapatkan dukungan penuh dari beberapa partai politik pengusungnya.
“Jokowi tidak menguasai partai politik manapun. SBY yang punya dukungan saja menemui banyak ganjalan, apalagi Jokowi,” ujar Ade.
Selain itu, Ade juga menilai bahwa sosok Prasetyo sebagai jaksa agung sama sekali tidak? memiliki banyak prestasi yang menonjol di bidang hukum. Kemudian, terpilihnya Prasetyo sebagai jaksa agung diyakini akan bercampur dengan konflik kepentingan.
“Personelnya sendiri juga tidak ada prestasi yang menonjol, kalau dari kalangan parpol ini tidak bisa lepas dari konflik kepentingan yang main di dalam,” tukas Ade.