SOLOPOS.COM - Ilustrasi pergola di Jogja (JIBI/Harian Jogja/Desi Suryanto)
Harianjogja.com, JOGJA-Kejaksaan Tinggi DIY akhirnya hanya mengambil sejumlah sampel tempat untuk tanaman di pergola guna menghitung dugaan penyimpangan dalam kasus pengadaan pergola di Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Jogja.
Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejaksaan Tinggi DIY Azwar mengatakan ada lebih dari 1.700 pergola yang dibangun di 36 titik di 45 kecamatan di Kota Jogja. Hal itu membutuhkan waktu lama bagi penyidik untuk menghitung secara manual.
“Awalnya kami mau cek semua tapi karena begitu banyak akhirnya hanya mengecek beberapa sampel saja,” kata Azwar, Selasa (18/11/2014)
Menurutnya, dalam pengecekan itu nanti bisa diketahui kekurangan volume dan speck dalam program pengadaan tamanam pergola. Jika sudah ditemukan kekurangan volumenya, aka bisa dilihat siapa yang paling bertanggung jawab kemudian ditetapkan menjadi tersangka.
Sejauh ini penyidik belum menetapkan tersangka dalam kasus tersebut. Padahal sudah lebih dari 30 saksi yang diperiksa, mulai dari Kepala BLH Kota Jogja, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jogja, Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Jogja, pihak perusahaan pemenang tender, hingga pekerja lapangan.
Disinggung soal kesalahan dalam lelang, Azwar mengaku persoalan pelanggaran hukum perkara korupsi akan dilihat pada kurang dan tidaknya volume pengerjaan karena persoalan tender tidak ada hubungannya dengan kerugian negara. “Maka kami cek dulu apa speck yang kurang, material apa yang kurang,” jelasnya.
Diketahui proyek pengadaan pergola diduga menyimpang. Proyek senilai Rp5,3 miliar tersebut yang dilelang terbuka hanya Rp1 miliar. Sementara sisanya dipecah menjadi puluhan tender kemudian dilakukan penunjukan langsung. Beberapa titik pergola diduga tidak memenuhi spesifikasi awal.