SOLOPOS.COM - HM Prasetyo (Istimewa/wikidpr.org)
Solopos.com, JAKARTA — Penunjukan HM Prasetyo sebagai Jaksa Agung oleh Presiden Jokowi menimbulkan reaksi dari para aktivis antikorupsi, bahkan jauh hari saat namanya mulai disebut-sebut sejak Oktober lalu. Selain berasal dari parpol, prestasi HM Prasetyo dianggap tak terlalu menonjol saat berada di Korps Adyaksa.
Di Kejaksaan Agung, jabatan tertinggi Prasetyo adalah Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum pada 2005-2006. Di korps tersebut, dia juga pernah menjabat sebagai Direktur Upaya Hukum Eksekusi dan Eksaminasi, Direktur Politik pada JAM Inteljen, dan Kasub Direktorat Pengamanan Sumber Daya Manusia.
Selanjutnya, HM Prasetyo lebih banyak dikenal berkecimpung di partai politik baru, yaitu Nasional Demokrat (Nasdem), besutan bos Media Group, Surya Paloh. Dia menjadi anggota Dewan Pertimbangan DPP Ormas Nasional Demokrat (sebelum menjadi partai) pada 2011, sebelum menjadi anggota mahkamah partai tersebut.
Latar belakang HM Prasetyo sebagai politisi inilah yang kini dipertanyakan oleh Indonesia Corruption Watch (ICW). Padahal selain Prasetyo, muncul nama-nama lain yang memiliki latar belakang meyakinkan, seperti Ketua PPATK M. Yusuf dan mantan Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara, Burhanuddin.
Keputusan tersebut diambil Presiden hari ini. Sehari sebelumnya, Ketua Umum Nasdem Suryo Paloh menemui Jokowi di Istana Merdeka. Andi mengatakan Surya diminta jaminan soal pencalonan Prasetyo menjadi Jaksa Agung.
“Ya [Surya Paloh] diminta jaminan bahwa calon itu keluar dari Nasdem. Independen begitu jadi jaksa agung. Kalau tidak bisa melakukan itu dimungkinkan pergantian segera kata presiden,” jelas Sekretaris Kabinet, Andi Widjajanto. Dengan permintaan itu, Surya Paloh hanya bisa menuruti arahan dari Presiden.
HM Prasetyo merupakan mantan jaksa yang banting setir menjadi politisi. Jabatan tertingginya di korps Adyaksa adalah sebagai Jaksa Agung Muda Pidana Umum (Jampidum) pada 2006 lalu.