SOLOPOS.COM - Pengguna kendaraan bermotor antre untuk membeli premium di salah satu SPBU di Jakarta Pusat, sebelum kenaikan harga BBM bersubsidi, Senin (17/11/2014).(JIBI/Solopos/Antara/Fanny Octavianus)
Solopos.com, JAKARTA — Partai pengusung pasangan Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK), PDIP, menilai pengalihan subsidi bahan bakar minyak (BBM) untuk sejumlah program lebih terukur jika dibandingkan dengan presiden sebelumnya.
Politikus PDIP, Aria Bima, mengatakan pengalihan subsidi BBM untuk sejumlah program untuk rakyat diukur dan dirasakan dampaknya oleh masyarakat luas. “Minimal program Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat, dan Kartu Keluarga Sejahtera itu,” katanya, Rabu (19/11/2014).
Sesuai dengan keterangan yang diperoleh PDIP, dengan adanya pengurangan subsidi BBM, akan banyak ruang fiskal yang bisa digunakan untuk membangun infrastruktur antara lain penyediaan perumahan untuk rakyat dan buruh dan pertanian.
Menurutnya, terukurnya penghitungan pengalihan subsidi BBM untuk program rakyat itu lah yang mengakibatkan PDIP mengalihkan dukungan kepada pemerintah atas kebijakan penaikan harga BBM bersubsidi. “Dulu era SBY, PDIP menolak. Yang kami tolak adalah alasannya. Saat itu, alasannya hanya untuk menutup defisit APBN,” katanya.
Meski demikian, seluruh partai pengisi Koalisi Merah Putih (KMP) Partai Gerindra, Golkar, PKS, PAN, dan Partai Demokrat atau yang saat Pilpres 2014 mengusung calon presiden Prabowo Subianto menyatakan menolak kebijakan penaikan harga BBM bersubsidi.
Sekretaris Fraksi PAN di DPR, Viva Yoga, mengatakan partainya akan menginisiasi DPR untuk menggunakan hak interpelasi atas kebijakan itu. “PAN akan menggunakan hak bertanya kepada pemerintah untuk tahu seluk beluk pengambilan kebijakan itu.”
Wakil Ketua DPR yang berasal dari Partai Gerindra, Fadli Zon, justru menilai kebijakan itu hanya merupakan jalan pintas Jokowi untuk mengelola negara. Menurutnya, masih banyak cara lain yang bisa ditempuh selain menaikkah harga BBM bersubsidi.
“Contohnya dengan memperbaiki kontrak karya dan memaksimalkan kinerja ladang migas di kawasan Indonesia timur,” kata Fadli Zon.