SOLOPOS.COM - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said (kanan) berbincang dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno (kiri), dan Ketua Komite Reformasi Tata Kelola Migas Faisal Basri seusai konferensi pers di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Minggu (16/11/2014). Pemerintah melalui Kementerian ESDM membentuk Komite Reformasi Tata Kelola Migas, dengan menunjuk Ekonom Faisal Basri sebagai ketuanya. Tim ini dibentuk khusus untuk menyelesaikan tata kelola sekaligus memberantas mafia migas. (Rachman/JIBI/Solopos)
Solopos.com, JAKARTA — Pemerintah membentuk Komite Reformasi Tata Kelola Migas yang diharapkan mampu memberantas praktik mafia migas di Indonesia. Komite itu diketuai ekonom Universitas Indonesia (UI) Faisal Basri.
Dalam konferensi pers di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Jakarta, Minggu (16/11/2014), Faisal Basri menyatakan akan menggandeng lembaga swadaya masyarakat (LSM) dalam timnya. Selebihnya, ia mengaku belum bisa membeberkan rencana kerja tim tersebut karena baru ditunjuk oleh Menteri ESDM, Minggu pagi.
Pelibatan LSM dalam tim itu, kata Faisal, adalah agar juga memperoleh pemahaman dari pemerintah, dunia usaha, LSM dan masyarakat. “Saya harap dengan adanya tim ini bisa menjadi berkah agar sumber daya alam yang dimiliki Indonesia bisa digunakan untuk masyarakat,” katanya.
Untuk saat ini, Faisal enggan menyebutkan nama-nama pihak yang diduga menjadi mafia migas. “Kalau enggak diamanahkan, saya enggak mau ngomong,” ucap dia.
Efektivitas Rendah
Menurut Faisal, tujuan pembentukan komite ini adalah untuk membantu pemerintah dalam memperkuat institusi pengelolaan migas. “Institusi yang benar adalah yang mengedepankan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas. Kegiatan migas banyak yang efektivitasnya rendah,” katanya.
Selain itu, lanjut Faisal, Komite Reformasi Tata Kelola Migas disarankan juga menjadi pendorong industrialisasi migas. Misalnya melalui pembangunan kilang-kilang minyak.
“Kalau kita enggak bangun kilang, kita kehilangan kesempatan untuk produksi kondenat yang merupakan bahan baku petrokimia. Impor barang plastik terbesar nomor empat, kimia organik terbesar kelima. Bayangkan, kita enggak punya industri ini jadi kita impor banyak,” paparnya.
Kemudian, tambah Faisal, Komite Reformasi Tata Kelola Migas juga aka bergerak untuk menjaga fiskal. Saat ini, APBN tengah mengalami defisit karena penerimaan migas lebih kecil dibanding pengeluarannya.
“Penerimaan negara dari PPh [Pajak Penghasilan] minyak dan bagi hasil minyak dibandingkan subsidi sekarang kan sedang defisit. Pendapatan lebih kecil dari pengeluaran migas,” katanya. (JIBI/Solopos/Detik)