SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
Solopos.com, JAKARTA — Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Sofjan Djalil, mengatakan, permasalahan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, yang menyatakan G-20 merugikan Indonesia, sebenarnya lebih tepat dibahas dalam kerangka bilateral. Baca: Susi Sebut G-20 Rugikan Indonesia.
“Sebenarnya Bu Susi [Pudjiastuti] mempermasalahan ekspor perikanan ke negara-negara tertentu kena pajak 10 persen. Itu kita akan bahas secara bilateral,” kata Sofyan Djalil, di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (17/11/2014), dikutip dari Antara.
Menurut dia, perhatian koleganya itu bukan pada keanggotaan G-20 tetapi lebih kepada bagaimana agar produk-produk perikanan Indonesia bisa bersaing secara adil di tingkat global. Sebaliknya Sofyan Djalil mengatakan “keanggotaan Indonesia dalam G-20 adalah suatu kehormatan bagi Indonesia. Banyak manfaat yang kita peroleh dengan mengikuti G-20.”
Sebelumnya, Susi Pudjiastuti mendesak agar aturan terkait perikanan dalam kelompok G-20 tidak merugikan sektor perikanan Indonesia. “Kita ingin menjadi tuan rumah dan berdaulat di negeri sendiri,” kata dia, dalam acara dialog dengan pelaku usaha, di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Jakarta, Selasa (11/11/2014).
Dia juga meminta direktur jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan KKP menyurati sejumlah instansi agar meminta keluar dari G-20 pada sektor perikanan bila ternyata aturannya merugikan produk Indonesia. Indonesia di G-20, kata Susi, bukanlah negara yang berperan besar dalam pengambil keputusan dalam perhimpunan negara-negara di tingkat global itu. “Kita bukan G-8, kita hanya penggembira,” ucapnya.
Sehari setelah lontaran pendapat perempuan menteri berlatar pengusaha itu, Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan KKP, Saut Hutagalung, mengemukakan, bila ternyata lebih menguntungkan maka Indonesia lebih baik keluar dari G-20.
“KKP sedang siapkan surat tentang ini,” kata Hutagalung, ketika dikonfirmasi pernyataan “Indonesia keluar dari sektor perikanan G-20” itu, di Jakarta, Rabu (12/11/2014).
Saut Hutagalung menjelaskan, atasannya itu berpandangan lebih baik perikanan Indonesia keluar dari G-20 agar produk-produk perikanan dapat dikenakan tarif bea masuk lebih rendah di pasar negara lain seperti ke Amerika Serikat.