SOLOPOS.COM - Sejumlah warga mencari pernak-pernik untuk menyambut Tahun baru Imlek 2565 di salah satu toko di Jl. Pajeksan, Jogja, selasa (28/1/2014). Beragam pernak pernik serta makanan khas Imlek seperti dodol, kue keranjang, kue kering, dan lainnya mulai diburu warga keturunan Tionghoa untuk menyambut Imlek 2565. (Harian Jogja/Gigih M. Hanafi)
Harianjogja.com, JOGJA-Mengapa orang Tionghoa tidak suka disebut Cina? Hal ini dikupas habis lewat radio milik publik RRI pro 1 Minggu (16/11/2014) pukul 12.00-13.00 WIB. Penyebutan China yang terlanjur mendiskriminasi orang Tionghoa ini telah dicabut lewat Keppres No12/2014.
Arif Budiwijaya, Dewan Penasehat Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia (PSMTI) ditemani Jimmy Sutanto dari perhimpunan FUQING mengupas tema tersebut.
“Masih banyak yang belum tahu jika istilah China sudah dicabut,” ujar Arif pada Harianjogja.com, Jumat(14/11/2014).
Perjuangan PSMTI untuk memperjuangkan pencabutan istilah Cina itu berlangsung ketika Melani Leimena Suharli menjadi Wakil Ketua MPR. Dan sewaktu Sidarto, Ketua MPR yang mencalonkan diri sebagai anggota DPD RI periode 2014-2019 di Jogja, perihal permintaan pencabutan itu dipertanyakan oleh Arif.
Perjuangan PSMTI untuk memperjuangkan pencabutan istilah Cina itu berlangsung ketika Melani Leimena Suharli menjadi Wakil Ketua MPR. Dan sewaktu Sidarto, Ketua MPR yang mencalonkan diri sebagai anggota DPD RI periode 2014-2019 di Jogja, perihal permintaan pencabutan itu dipertanyakan oleh Arif.
Kala itu kampanye tersebut berlangsung dengan menghadirkan anggota Rotary Club. Saat Arif menanyakan itu, Sidarta tak mengetahui memo dari Leimena tentang perjuangan PSMTI untuk mencabut istilah Cina tersebut. Sidarta meminta Arif mempertunjukan surat resmi permintaan itu.
“Tapi sayang, saya enggak siap apa- apa. Saya sendiri agak kecewa,” katanya.
Malahan, Arif dalam pertemuan itu diminta untuk membuat surat resminya. Konsepnya kemudian ia buat. Dan oleh oleh PSMTI pusat
kemudian dikirimkan kepada presiden.
Surat itu akhirnya berbuah. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kala tersebut mengeluarkan Keppres 12/2014 tentang pencabutan Surat Edaran Presidium Kab Ampera No SE-06/Preskab/6/1967 tentang penggantian kata Tionghoa/Tiongkok menjadi Cina yang diterbitkan masa kepemimpinan Soeharto pada 28 Juni 1967.
Herannya, surat itu diantarkan langsung oleh sekretaris kabinet ke PSMTI.
“Ini menunjukan PSMTI diperhatikan betul oleh SBY,” ujarnya.
Bukan kepalang senangnya warga Tionghoa menerima itu. Bak kembali mengulang kegembiraan yang diterima ketika Presiden Abdurahman Wahid atau Gusdur membolehkan keturunan Tionghoa mengekpresikan adat istiadat di tanah air ini.
Bagi warga Tionghoa seumuran Arif penyebutan Cina itu menimbulkan traumatik yang berlebih. Memanggil Cina politisnya adalah merendahkan orang Tionghoa.
“Dasar orang Cina,” Arif mengingat cemoohan yang kerap membuatnya jengkel sekaligus trauma itu.