SOLOPOS.COM - ilustrasi (JIBI/Dok)
Harianjogja.com, BANTUL—Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo, memastikan penghentian update data KTP elektronik (e-KTP) secara nasional akan berlangsung hingga Desember 2014. Salah satu penyebabnya, server basis data e-KTP ternyata berada di India.
Mendagri menggelar Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) dengan 600 lebih aparat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) seluruh Indonesia untuk menyikapi karut marut pelaksanaan e-KTP, Minggu (16/11/2014) malam.
Dalam Rakornas di gedung Jogja Expo Center (JEC), Bantul, Tjahjo mengumumkan secara resmi penghentian update data KTP elektronik secara nasional. Update data yang dimaksud yaitu update data yang masuk ke dalam server alias basis data atau tempat penyimpanan data e-KTP.
“Penghentian ini untuk memperbaiki sistem mulai November-Desember. Kami harapkan Januari sudah normal kembali,” terang Cahyo Kumolo.
Penghentian update data secara nasional itu antara lain disebabkan server e-KTP ditempatkan di India. Penempatan basis data di luar negeri itu menurutnya mengancam kerahasiaan negara.
Kendati demikian, Tjahjo memastikan layanan e-KTP seperti pendaftaran di tingkat kelurahan atau kecamatan tetap berlangsung. Kemendagri mencatat dalam sehari 15.000 warga mengurus pendaftaran e-KTP.
“Kalau pendaftaran tetap jalan seperti biasa, hanya data yang didaftarkan di kelurahan belum tentu langsung masuk ke server,” jelasnya.
Tjahjo juga meminta berbagai pakar informasi teknologi (IT) yang turut hadir di JEC segera merumuskan pengamanan sistem e-KTP agar kerahasiaan data penduduk yang merupakan bagian rahasia negara tetap terjamin.
Meskipun server berada di luar negeri, ia menekankan kunci sistem data tersebut harus berada di tangan pemerintah Indonesia.
Mendagri belum dapat memastikan apakah server yang ada di India akan ditarik atau dipindah ke Indonesia. Dia juga enggan menyebut alasan penempatan server itu di luar negeri. “Itu alasan internal, entah dipindah atau tidak nanti tergantung evaluasi sistem, saya akan laporkan ini dulu ke Pak Presiden,” paparnya.
Kendati demikian ia memastikan penempatan server tersebut melibatkan warga Indonesia, bukan karena intervensi pihak asing. Ia menyerahkan aparat penegak hukum untuk mengusut kasus tersebut.