SOLOPOS.COM - Sejumlah awak media melintas di depan layar dengan gambar bendera-bendera negara G-20 di Seoul, Korea Selatan, 2013 lalu. Saat itu, dunia menyambut G-20 Summit di St Petersburg, Rusia, Kamis-Jumat (5-6/9/2013). (JIBI/Solopos/Reuters/Jo Yon-Hak)
Solopos.com, JAKARTA — Desakan agar Indonesia keluar dari keanggotaan G-20 karena dinilai merugikan kepentingan nasional mulai mendapat respons. Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menegaskan forum G-20 bukan organisasi yang bisa diikuti atau ditinggalkan oleh Indonesia.
Keanggotaan Indonesia dalam kelompok tersebut adalah konsekuensi dari ukuran ekonomi nasional. “Boleh saja semua orang berpendapat begitu. Tapi G-20 bukan minta dan tidak minta. Itu fakta,” kata Kalla dalam konferensi pers di Istana Wakil Presiden, Jumat (14/11/2014).
Keikutsertaan dalam Forum G-20, jelasnya, ditetapkan berdasarkan pendapatan domestik bruto setiap negara. Indonesia sebagai negara dengan PDB terbesar ke-16 dunia otomatis diundang menghadiri berbagai forum G-20. “Jadi otomatis Indonesia masuk. Indonesia tidak pernah minta. Kalau tidak pernah minta kenapa mau keluar?” kata Wapres.
Berdasarkan data IMF, PDB nominal Indonesia yang pada 2013 mencapai US$870 miliar menempatkan RI sebagai negara dengan PDB terbesar ke-16 di dunia. Berdasarkan “purchasing power parity”, Indonesia bahkan menempati posisi ke-9 dengan PDB US$2.389 miliar PPP pada 2013.
JK menambahkan kehadiran perwakilan RI dalam berbagai pertemuan G-20 selama ini telah memberikan banyak keuntungan bagi ekonomi Indonesia.
Di samping pengakuan dunia internasional atas kapasitas ekonomi Indonesia, forum tersebut memberikan kesempatan bagi Indonesia untuk menyampaikan pendapat kepada 19 negara ekonomi terbesar dunia sekaligus mengetahui rencana kebijakan mereka.
“Selalu ada konsultasi bagaimana ekonomi ini maju dan ekonomi internasional kita atur dengan baik supaya ada keadilannya,” kata Jusuf Kalla.