SOLOPOS.COM - Ilustrasi sidang DPR (Foto: Dokumentasi)
Solopos.com, JAKARTA – Parpol yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat (KIH) menggelar rapat koordinasi untuk mendengarkan laporan dari tim lobi yang bertemu dengan pihak Koalisi Merah Putih (KMP).
“Agenda rapat bertemu KIH untuk mendengarkan laporan dari tim lobi kami yaitu Pak Pramono Anung dan Olly Dondokambey, hasil pertemuan mereka dengan KMP,” kata Wakil Ketua Fraksi Nasdem di DPR RI Johnny G. Plate di Gedung Nusantara I, Jakarta, Kamis (13/11/2014).
Johnny menjelaskan apabila hasil rapat itu disepakati maka akan dilaksanakan rapat kembali terkait tindak lanjut dari lobi tersebut.
Hal itu, menurut dia, seperti memasukkan nama-nama anggota fraksi ke Alat Kelengkapan Dewan termasuk ke Badan Legislasi dan segera amandemen Undang-Undang nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD.
Hal itu, menurut dia, seperti memasukkan nama-nama anggota fraksi ke Alat Kelengkapan Dewan termasuk ke Badan Legislasi dan segera amandemen Undang-Undang nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD.
“Diharapkan sebelum reses sudah selesai dan juga daftar nama-nama anggota Badan Anggaran karena terkait pembahasan APBN-P,” ujarnya.
Dia menilai kesepakatan yang nanti dibangun KIH dan KMP harus ada legal formal, sehingga ada acuannya dan menghindari multitafsir.
“Nanti ya, saya ada rapat di atas,” kata politisi PDI Perjuangan Pramono Anung di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis.
Pramono enggan memberikan keterangan lebih lanjut mengenai maksud dan tempat pertemuan.
Saat ditanya apakah rapat itu berlangsung terbuka, Pramono menjawab rapat berlangsung setengah terbuka.
“[Rapatnya] berlangsung setengah terbuka,” ujarnya.
Sebelumnya para ketua umum dan sekjen parpol yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat (KIH) mengadakan pertemuan di kediaman Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri pada Senin (11/11) siang hingga sore.
Pramono Anung mengatakan ada empat poin utama yang jadi kesepakatan yang dipegang oleh ketua-ketua umum partai untuk mengakhiri konflik antara Koalisi Indonesia Hebat dan Koalisi Merah Putih.
“Ada empat point utama yang jadi kesepakatan yang dipegang oleh ketua-ketua umum partai dan tentunya dalam hal ini juga pemerintah. Karena apa yang dilakukan ketum partai itu atas kelanjutan atas pertemuan sebelumnya di Istana,” tutur Pramono di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (12/11).
Dia menjelaskan poin pertama adalah apa yang sudah disepakati oleh tim lobi yaitu dari KIH dirinya dan Olly Dondokambey serta KMP Hatta Rajasa dan Setya Novanto terhadap persoalan yang menyangkut Alat Kelengkapan Dewan (AKD) itu telah disepakati, termasuk jumlahnya.
Kedua menurut dia, mengenai pintu masuk melalui badan legislasi, untuk menyelesaikan seluruh persoalan yang ada telah disepakati.
“Ketiga berkaitan dengan waktu, sebelum tanggal 5 Desember karena itu adalah berakhirnya masa reses, maka itu juga perlu diselesaikan,” ujarnya.
Poin keempat menurut dia, berkaitan dengan adanya beberapa pasal yang dianggap bisa membahayakan sistem presidensial. Untuk itu tutur Pramono, bagian tersebut yang kemudian diminta untuk duduk bersama dan dibicarakan dengan temen-temen di KMP.