SOLOPOS.COM - Ilustrasi antre SPBU (JIBI/SOLOPOS/Burhan Aris Nugraha)
Solopos.com, JAKARTA – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dilematis apabila mendukung rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) karena selama 10 tahun menolak kebijakan tersebut.
Hal itu diungkapkan politikus PDIP Mayjen TNI (Purn) T.B. Hasanuddin di Kompleks DPR di Jakarta, Senin (10/11/2014). Menurut dia, posisi sekarang berbeda karena partai berlambang kepala banteng tersebut menjadi pendukung pemerintah sehingga tidak elok jika menolak kebijakan yang dikeluarkan oleh kubunya sendiri.
“Kami dilematis, kalau 10 tahun mengatakan tidak perlu menaikkan harga BBM, sekarang harus berubah,” katanya.
Meskipun pihaknya mendukung kenaikan harga BBM, tetapi sejumkah kader partai menolak keras kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tersebut. T.B. Hasanuddin meminta agar kader seperti itu diingatkan agar memiliki suara yang sama dalam mendukung program eksekutif.
“Setidaknya diingatkan [kader yang membelot]. Masa partai pemerintah tidak mendukung pemerintah logikanya gimana,” ujarnya. Mulai saat ini, papar dia, kader partai tidak boleh yang tidak setuju.
Meskipun demikian, dia meminta pemerintah segera berkoordinasi dengan fraksi pendukung pemerintah yakni PDI Perjuangan, Nasdem, PKB, dan Hanura untuk membicarakan kebijakan kenaikan harga BBM yang rencananya sebelum Tahun Baru 2015.
“Pemerintah harus mau koordinasi dengan kami, fraksi-fraksi pendukung pemerintah untuk menjelaskan alasannya mengapa naik. Itu dulu,” ujar dia .
Duduk bersama antara pemerintah dengan fraksi pendukung Jokowi-JK tersebut bertujuan agar komunikasi yang dibangun oleh politikus dengan konstituen berjalan lancar. “Pemerintah duduk bareng supaya kami enak menyampaikan [alasan kenaikan harga BBM] kepada konstituen,” jelas dia.