SOLOPOS.COM - Ilustrasi BBM (JIBI/SOLOPOS/Dwi Prasetya)
Solopos.com, JAKARTA — Politikus PDIP, Effendi Simbolon, secara pribadi tetap menolak wacana kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) walaupun partainya merupakan pendukung pemerintah.
Anggota DPR yang sudah 10 tahun menaungi Komisi VII DPR bidang energi tersebut konsisten dengan prinsipnya. Jika pemerintah belum melakukan perubahan di sektor energi, dia tetap menolak kenaikan harga BBM. Bahkan ia tidak takut jika PDIP akan memberikan sanksi atas pendapatnya tersebut.
“Ini soal prinsip, kenapa dikasih sanksi? Kalau partai berpikir sanksi silakan saja. Ini bukan sikap politik yang intangible, abstrak, ini jelas, [harus ada] ada kebijakan yang jelas menangani sektor energi,” katanya di kompleks DPR Jakarta, Senin (10/11/2014).
Sebelumnya, politikus PDIP, TB Hasanuddin, mengingatkan kepada para kader partai yang menolak kebijakan kenaikan harga BBM bisa berubah pikiran. Secara logika, sebagai partai kubu pemerintah semestinya mendukung kebijakan itu, bukan justru sebaliknya.
Effendi Simbolon memaparkan pada dasarnya ia setuju penaikan harga BBM asalkan pemerintah melakukan terobosan pada sektor energi. Di antaranya penataan niaga minyak, pembubaran Petral, pembubaran SKK Migas, konversi energi, perbaikan sarana transportasi publik, mengerem laju pertumbuhan otomotif, dan sebagainya.
Selain itu pemerintah diminta membuka neraca Pertamina agar diketahui berapa harga setiap liter yang dibeli dari importir minyak sekaligus menyebutkan siapa importirnya. Effendi Simbolon berharap jangan sampai orang lama masuk lagi di kandang pemerintahan Jokowi-JK yang hanya sekedar meraup keuntungan.
“Kenyamanan konspirasi penguasa dan pengusaha yang mendapat margin ini yang nyaman. Jangan membuat alih-alih semua dalil BBM bersubsidi menjadi penyebab [APBN bengkak]. Dia adalah akibat yang sekian lama tidak ditangani serius,” jelas Effendi.