SOLOPOS.COM - Presiden Joko Widodo berbincang dengan seorang pemohon izin investasi saat melakukan inspeksi mendadak di Kantor Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Jl. Gatot Subroto, Jakarta, Selasa (25/10/2014) . Presiden Joko Widodo hanya ditemani asisten pribadi, satu ajudan, dan sejumlah anggota Paspampres. (JIBI/Solopos/Antara/Agus Suparto)
Solopos.com, JAKARTA—Presiden Joko Widodo (Jokowi) berencana menghapus seluruh anggaran promosi di setiap kementerian. Selama ini, pos anggaran promosi di masing-masing kementerian dinilai tidak berjalan efektif.
“Enggak ada lagi anggaran promosi di setiap kementerian,” kata Jokowi saat berbicara di depan Kompas 100 CEO Forum di Hotel Four Seasons, Jakarta, Jumat (7/11/2014).
Ke depannya, Presiden ingin bagian promosi akan dikelola oleh satu badan saja. Badan inilah yang nama dan teknis pengerjaannya masih terus digodok.
Selama ini Jokowi menilai setiap kementerian malah berjalan sendiri-sendiri tanpa adanya koordinasi. Belum lagi perangai dari pegawai kementerian yang disebut Jokowi bermental proyek.
“Karena mereka orientasi proyek, kalau sudah foto-foto, SPj [surat pertanggungjawaban], sudah kan gitu,” sindirnya.
Menurut Jokowi, promosi pemerintah di bidang usaha sering kali tidak digarap serius. Hal itu berdasarkan pengalamannya sebagai pengusaha mebel.
Saat ikut pameran di tahun 1990-an, stan Indonesia ?dibanding negara lain memang tergolong banyak. Ia mengilustrasikan stan Indonesia pada waktu itu bisa sampai belasan, sedangkan negara lain bisa dihitung dengan jari.
“Tapi 15 tahun setelah itu, China 300 stan, Malaysia 60-an stan. Kita berapa? Berapa? Masih 14,” keluh Jokowi.
Dalam forum tersebut, Presiden juga mengungkapkan pemerintah sedang menyiapkan badan yang bertugas untuk melakukan pengelolaan industri kreatif yang dinilai memiliki potensi yang sangat besar di Tanah Air.
Industri kreatif belum dimunculkan karena baru disiapkan badan tersendiri,” kata Presiden. Menurut Jokowi, pihaknya memutuskan untuk mendirikan badan pengelolaan industri setelah belajar dari negara Korea Selatan yang terkenal akan industri K-Pop yang dinilai telah mendunia.
Presiden juga mengemukakan bahwa badan resmi yang mengurus perencanaan dan pengembangan industri kreatif itu rencananya akan langsung berada di bawah presiden. (JIBI/Solopos/Bisnis/Detik/Antara/Ana Noviani)