SOLOPOS.COM - llustrasi (JIBI/Harian Jogja/Bisnis)
Harianjogja.com, JOGJA—Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) akan berakhir pada 31 Desember 2014. Namun, melihat dampak positif yang dihasilkan KUR, program ini bakal diperpanjang dengan perbaikan skema dan difokuskan pada sektor prioritas dan usaha mikro.
Menurut Asisten Debuti Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Kemenko Perekonomian Djoko Waluyo, program KUR masih dinilai
penting untuk dilanjutkan. Selain sebagai jaring pengaman usaha pada masa krisis, KUR juga dinilai sebagai katalisator pada masa
normal dan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
“Setelah dilakukan evaluasi, KUR dilanjutkan dengan perubahan skema,” jelasnya di Jogjakarta Plaza Hotel, Kamis (6/11/2014).
Perubahan skema yang dimaksud, sambung Djoko, KUR akan difokuskan pada sektor prioritas dan usaha mikro atau KUR Mikro. Djoko belum menjabarkan secara teknis kedua skema tersebut. Namun, katanya, skema tersebut menjadi bagian dari upaya
meningkatkan layanan keuangan bagi usaha mikro.
Selama ini, penyaluran kredit KUR bukan tanpa masalah di lapangan. Sejumlah persoalan muncul baik dari hulu maupun hilir. Di hulu, kata Djoko, masalah muncul terkait suku bunga, agunan tambahan, kriteria calon penerima KUR yang tepat sasaran, NPL hingga proses pendampingan. Sementara, di hilir pihaknya menemukan masalah proses klaim, alokasi kredit hingga verifikasi atas tagihan. Djoko menjelaskan, penyaluran KUR sejak Januari hingga September 2014 mencapai Rp29,7 triliun dengan jumlah debitur sebanyak 1,87 Juta. Rata-rata kredit bermasalah alias non performing loan (NPL) sebesar 4,2% atau masih di bawah ketentuan Bank Indonesia sebesar 5%.
“Secara kumulatif, penyaluran KUR sejak 2007 sampai September 2014 sebesar Rp168,3 triliun dengan jumlah debitur sebanyak 11,9 juta. Rata-rata kredit per debitur sebesar Rp14,1 juta,” jelas Djoko.