SOLOPOS.COM - Ilustrasi demo buruh (Dedi Gunawan/JIBI/Bisnis)
Solopos.com, JAKARTA — Komisi VII DPR mempertanyakan kebijakan pemerintah terkait dengan rencana pemerintah terkait dengan penaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Komisi yang membidangi energi sumber daya mineral, riset dan teknologi, dan lingkungan hidup itu pun segera menggelar rapat untuk membahas hal itu.
Ketua Komisi VII DPR Kardaya Warnika mengaku belum mendapat penjelasan secara resmi terkait usulan kenaikan harga BBM bersubsidi. “Kita Komisi VII DPR Belum secara resmi menerima usulan kenaikan [harga] BBM bersubsidi dari pemerintah,” ujarnya seperti dilansir situs resmi DPR, Kamis (6/11/2014).
Untuk itu, Komisi VII akan segera mengundang mitra kerja pekan depan. “Kita akan segera undang mitra kerja pada rapat komisi,” tegasnya.
Terkait kenaikan harga BBM, Kardaya menegaskan, kenaikan harga BBM saat ini timing-nya tidak tepat. “Kita tidak melihat berapa kenaikan [harga] BBM subsidi, tetapi kita akan sulit menjelaskan kepada rakyat karena memang harga minyak dunia turun cukup besar.”
Dia menambahkan, penurunannya mencapai 20% lebih jika dibandingkan dengan asumsi APBN sebesar US$105 per barel. “Kini sudah turun menjadi US$80 per barell, jadi pada saat minyak turun dibawa asumsi maka tidak pernah dalam sejarah pemerintah menaikkan BBM,” terangnya.
Sementara itu, rencana penaikan harga BBM bersubsidi juga mendapat penolakan dari sejumlah anggota DPR seperti Fadli Zon yang menjabat sebagai wakil ketua DPR, Rieke Diah Pitaloka, dan Effendi Simbolon yang notabene berasal dari partai pengusung Presiden Joko Widodo, PDIP.