Jogja
Jumat, 7 November 2014 - 22:40 WIB

61.000 Warga di Kulonprogo Belum Tersentuh Jaminan Kesehatan

Redaksi Solopos.com  /  Nina Atmasari  | SOLOPOS.com

SOLOPOS.COM - Ilustrasi kartu BPJS Kesehatan. (JIBI/Solopos/Dok.)

Harianjogja.com, KULONPROGO—Data penerima Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) untuk Penerima Bantuan Iuran (PBI) tinggal menanti rekapitulasi data dari tiap kecamatan. Dari jumlah penduduk Kulonprogo sebanyak 409.568 jiwa, 15,05% atau sekitar 61.000 jiwa belum tersentuh jaminan kesehatan apapun.

Kabid Sosial Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kulonprogo Nur Hadiyanto mengatakan, proses validasi data bersama aparatur desa dan kecamatan telah dilakukan. Saat ini bahkan sudah masuk proses penggantian kartu JKN PBI.

Advertisement

“Kami sudah membuat pedoman mekanisme pemutahiran data kepesertaan JKN, terutama PBI. Kami harap pada 1 Januari 2015 sudah terbit kartunya,” ujar Nur saat ditemui di kantornya, Kamis (6/11/2014).

Nur mengatakan, kuota penerima JKN PBI untuk Kulonprogo mencapai 232.514 orang. Sementara, jumlah warga miskin yang tercatat di album kemiskinan mencapai 91.764 jiwa.

Sebelum dilakukan pemutakhiran data, setidaknya 7.000 warga yang terdata dalam album tersebut tidak valid, sehingga bantuan masih belum tepat sasaran.

Advertisement

“Setelah kami lakukan pemutakhiran data, ternyata dari 91.764 jiwa, 20.000 orang di antaranya belum masuk JKN. Padahal jatah yang harus diganti kuotanya hanya 7.000 orang saja,” ungkap Nur.

Lebih lanjut Nur memaparkan, validasi data warga miskin penerima JKN PBI akan terus diperbarui setiap enam bulan sekali. Dia mengatakan, setidaknya 13.000 warga miskin tersebut dapat dimasukkan secara bertahap.

“Namun, belasan ribu warga tersebut akan ditanggung dari Jamkesda. Memang belum tepat sasaran, karena data masih tumpang tindih,” imbuh Nur.

Advertisement

Kepala Kantor Layanan Operasional BPJS Kesehatan Kulonprogo Agus Tri Utomo mengungkapkan, jumlah warga kabupaten ini yang belum memiliki jaminan apapun masih cukup banyak.

“Sekitar 61.000 orang yang tidak punya jaminan apapun. Maka dari itu, kami akan terus upayakan sosialisasi agar semua masyarakat mendapatkan perlindungan kesehatan,” jelas Agus.

Advertisement
Advertisement
Berita Terkait
Advertisement

Hanya Untuk Anda

Inspiratif & Informatif