SOLOPOS.COM - Nur Mahmudi Ismail saat masih menjadi Wali Kota Depok. (JIBI/Solopos/Antara/Indrianto Eko Suwarso)
Solopos.com, DEPOK — Bukan hal baru jika Wali Kota Depok, Nur Mahmudi Ismail, berseberangan dengan Joko Widodo (Jokowi). Kali ini, dia menolak moratorium pegawai negeri sipil (PNS) yang diwacanakan Presiden Jokowi untuk lima tahun mendatang.
“Bagi Depok, moratorium itu kami tolak. Karena kami saat ini sedang butuh sekitar 3.000 tenaga PNS. Kalau enggak percaya, silakan Pak Jokowi datang ke Depok,” paparnya Kamis (6/11/2014).
Sebelumnya Presiden Jokowi menyatakan akan melanjutkan moratorium PNS yang pernah dilakukan mantan Presiden SBY. Pemerintah pusat perlu mengevaluasi jumlah tenaga PNS dan melakukan pengkajian dibandingkan dengan jumlah penduduk Tanah Air.
Berdasarkan catatan pemerintah, jumlah PNS pada 2013 mencapai 4,46 juta orang atau terjadi peningkatan mencapai 22,47% dalam 10 tahun terakhir. Artinya rerata per tahun jumlah PNS meningkat sekitar 1,63%.
Namun Nur Mahmudi Ismail mengingatkan Presiden Joko Widodo untuk pilih-pilih dan tidak memukul rata pemberlakuan moratorium PNS di seluruh daerah. “Monggo silahkan Pak Jokowi analisa beban kerja di Depok. Kami saat ini kekurangan PNS. Jika diberlakukan moratorium nanti bisa-bisa program kami banyak terlantar,” paparnya.
Menurutnya, tenaga PNS yang sangat diperlukan saat ini adalah salah satunya guru. Dia mengatakan Depok cukup kekurangan banyak guru PNS.