SOLOPOS.COM - Ilustrasi PNS (JIBI/Harian Jogja/Antara)
Solopos.com, BOYOLALI — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Boyolali siap membatasi alokasi anggaran rutin pemerintah daerah untuk gaji pegawai dan mengutamakan program pembangunan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).
Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Boyolali, Sugiyanto, mengatakan hingga saat ini Pemkab Boyolali terus berupaya mengurangi pengeluaran anggaran pegawai pada belanja langsung, seperti pada indikator honorarium dan perjalanan dinas. Secara teknis, lanjut dia, pejabat di lingkungan Pemkab Boyolali tidak berhak menerima dua honorarium dalam setiap kegitatan.
“Ya, kami sepakat [membatasi alokasi anggaran] untuk pegawai. Realnya, honor-honor harus efisien. Perjalanan dinas harus dikurangi dan satu kegiatan tidak boleh dapat dua honorarium. Kami yang jelas melihat komponen-kompeonen belanja pegawai yang memang itu dinilai pemborosan, harus segera dikurang,” kata Sugiyanto saat dijumpai Solopos.com, di ruang kerjanya, Rabu (5/11/2014).
Sugiyanto mengatakan porsi belanja pegawai dalam APBD Boyolali sudah tergolong kecil, yakni berdasarkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD 2014, persentase untuk belanja pegawai sebesar 59% dari APBD. Meski tergolong kecil, menurut dia, porsi belanja pegawai memang tidak bisa turun hanya melalui kebijakan pemkab dengan meningkatakan efisiensi dan memotong pengeluaran yang tidak perlu.
“Sebenarnya kebijakan yang dicanangkan Pak Jokowi tersebut sudah kami laksanakan, jadi semakin lama belanja modal kami mengalami peningikatan. Di Boyolali, belanja modal 2014 termasuk tinggi, yakni senilai Rp336 miliar atau 11,09% dari APBD. Sedangkan belanja pegawai pada belanja langsung hanya senilai Rp35,631 miliar atau 1,49% dari APBD. Kan kecil sekali [jumlah belanja pegawai langsung]. Indeksnya sedikit,” ujar Sugiyanto.
Sugiyanto menambahkan berharap dengan efisensi belanja pegawai tersebut, belanja modal untuk kepentingan masyarakat semakin meningkat. Selain itu, hal tersebut juga dapat menambah asset daerah. Berdasarkan Raperda APBD 2014, persentase belanja tidak langsung senilai 69% dari APBD.
“Ada beberapa komponen yang membebani belanja pegawai secara menyeluruh, yakni karena adanya sertifikasi yang masuk dibelanjakan langsung. Ya, yang membebani sebenarnya itu kan sertifikasi. Sebaiknya memang strategi [pengalokasian] sertifikasi masuk rekening dari pusat langsung,” imbuh Sugiyanto.
Guna menekan jumlah belanja langsung, lanjut Sugiyanto, Pemkab berencana mulai tahun depan untuk mengefisienkan pemanfaatan anggaran uutuk pengeluaran barang dan jasa. Secara teknis, penggunaan barang habis pakai bakal dikontrol lebih ketat oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah] masing-masing.
“Tahun 2015 kami akan tekan lagi untuk lebih efisien masalah barang dan jasa, seperti konsumsi serta kertas yang merupakan barang habis pakai. Ya, hal itu terkait perintah Bupati Boyolali langsung. Penggunaan ATK [alat tulis kantor] misalnya, saat ini semua SKPD mulai disentralkan di satu Sub sekretariatan masing-masing [SKPD]. Jadi lebih terkontrol,” terang dia.