SOLOPOS.COM - Demonstrasi Masyarakat Bersama Antikorupsi, Jumat (3/10/2014). (JIBI/Solopos/Antara/Wahyu Putro A.)
Solopos.com, JAKARTA — Gerakan Dekrit Rakyat dan Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pemerintahan Bersih, Senin (3/11/2014), menyambangi Gedung KPK untuk bertemu dengan pimpinan KPK. Mereka meminta KPK segera memanggil dan memeriksa calon-calon menteri Jokowi-JK yang telah diberi tanda kuning dan merah.
?
Tokoh-tokoh yang hadir dalam pertemuan tersebut antara lain Yudi Latif, Romo Benny Susetyo, Chalid Muhammad dari Dekrit Rakyat, Ray Rangkuti dari Direktur LIMA, Haris Azhar dari Kontras, Cilm dari Eksponen 98, Sri Palupi dari Ecosoc, Dani Setiawan dari KAU, Riza Damanik, Siti Maimunah, Jeirry Sumampow dari TEPI, Sebastian Salang dari FORMAPI, Neta Pane dari IPW, Baiquni dan Sopyan dari Eksponen 98, serta Karyono Wibowo dari Lingkar Studi Trisakti.
Direktur Lingkar Madani Indonesia (LIMA), Ray Rangkuti, mengatakan KPK jangan hanya melakukan wacana politik. Tetapi harus segara melakukan menelusuran kembali terhadap rekam jejak (track record) para calon pejabat negara baik di pemerintahan, terutama di Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
“Meminta kepada KPK untuk terlibat menelusuri rekam jejak [track record] para calon pejabat negara baik di pemerintahan maupun di BUMN,” tutur Ray Rangkuti di Gedung KPK Jakarta, Senin (3/11/2014).
Selain itu, menurut Ray Rangkuti, KPK juga harus mengungkap kasus para calon menteri yang disinyalir bermasalah tersebut. Jadi kata Ray, bukan hanya nama-nama calon menteri yang bermasalah saja, tetapi juga kasusnya.
“Kan itu sama dengan mencabut hak politik. Kalau intinya itu merah, kenapa tidak dicabut saja, segera dicabut nama-nama merah. KPK dalam hal ini harus mengungkap kasusnya,” kata Ray.