SOLOPOS.COM - Ilustrasi APBD. (Harian Jogja-Dok.)
Harianjogja.com, BANTUL- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bantul menghitung, lebih dari lima kesalahan yang ditemukan dalam dokumen RKA tersebut. Paling banyak terdapat di RKA usulan Dinas Pendidikan Dasar.
Lantaran bermasalah, Komisi D DPRD menolak anggaran itu dan meminta Dinas Pendidikan Dasar dan Dinas Pendidikan Menengah dan Nonformal (Dikmenof) memperbaiki.
Sigit menilai kinerja Pemerintah Kabupaten Bantul yang membuat anggaran secara serampangan bukan hanya perkara salah ketik. Di balik itu, Dewan mempertanyakan kesiapan Pemkab merencanakan kegiatan dan menyusun anggaran daerah.
“Anggaran ini bakal untuk belanja masyarakat, kalau menyusun anggaran saja tidak benar, bagaimana nanti nasibnya untuk masyarakat,” kata Sigit Nursyam Priyanto, anggota Komisi D DPRD Bantul. Jumat (31/10/2014).
Anggota Komisi D lainnya, Subhan Nawawi, mengungkapkan adanya salin ulang anggaran dokumen anggaran dari dokumen tahun sebelumnya.
“Masalah salin ulang itu yang bikin jadi lama [pembahasan] makanya rapat ditunda. Dewan enggak mau menerima,” ujarnya.
Kepala Bidang Bina Program Dinas Pendidikan Dasar Darwati membantah instansinya salin ulang dalam menyusun anggaran. “Itu enggak benar. Dewan itu kan mitra kami [Dikdas],” ucap Darwati sambil berlalu dan menolak menjelaskan argumennya.