SOLOPOS.COM - Halaman Depan Harian Umum Solopos edisi Sabtu, 1 November 2014
Solopos.com, SOLO – Kisruh DPR masih jadi topik utama Harian Umum Solopos hari ini, Sabtu (1/11/2014). Kali ini, Presiden Jokowi disarankan mengumpulkan para ketum parpol untuk menyelesaikan konflik di DPR antara kubu KMP dan kubu KIH yang memunculkan DPR tandingan di Senayan.
Kabar lain, kartu ”sakti” Jokowi segera dibagikan kepada 1,7 juta warga miskin, Senin (3/11/2014). Tiga kartu tersebut menelan anggaran sebesar Rp6,4 triliun dari dana bantuan sosial (bansos).
Simak rangkuman berita Harian Umum Solopos edisi Sabtu, 1 November 2014 berikut;
JARING PENGAMAN SOSIAL: Kartu Sakti bagi 1,7 Juta Orang
JARING PENGAMAN SOSIAL: Kartu Sakti bagi 1,7 Juta Orang
Kartu ”sakti” Jokowi segera dibagikan kepada 1,7 juta warga miskin, Senin (3/11). Tiga kartu tersebut menelan anggaran sebesar Rp6,4 triliun dari dana bantuan sosial (bansos).
Program Kartu Keluarga Produktif yang terdiri atas Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS), dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) ini sebagai jaring pengaman peralihan subsidi bahan bakar minyak (BBM).
”Untuk KIS, KIP dan KKS dananya Rp6,4 triliun dari Bansos,” kata Khofifah di Kementerian Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) di Jakarta, Jumat (31/10).
(Baca Juga: Puan Upayakan Peleburan Kartu Indonesia Sehat dan BPJS, Prioritas Puan Maharani: Bikin Kartu Indonesia Sehat dan Kartu Indonesia Pintar)
DPR TERBELAH: Presiden Diminta Panggil Ketum Partai Politik
Presiden Joko Widodo (Jokowi) disarankan mengumpulkan para ketua umum (ketum) partai politik untuk menyelesaikan konflik di DPR antara kubu Koalisi Merah Putih (KMP) dan kubu Koalisi Indonesia Hebat (KIH) yang memunculkan DPR tandingan di Senayan.
“Elite partai politik harus segera turun tangan karena perseteruan utusan partai di parlemen sudah memuncak,” kata Kepala Departemen Politik dan Hubungan Internasional Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Philips Vermonte, kepada Jaringan Informasi Bisnis Indonesia (JIBI), Jumat (31/10).
Menurutnya, saat ini kisruh di parlemen hanya bisa dilakukan oleh petinggi partai politik seperti Megawati Soekarnoputri, Prabowo Subianto, Amien Rais, Suryadharma Ali, Aburizal Bakrie, dan lain sebagainya. “Ini penting untuk masa depan bangsa. Karena mereka akan membahas kebijakan untuk publik,” katanya.
Ahli Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra memberikan saran agar krisis di DPR cepat selesai. “Saya sarankan agar Presiden Jokowi turun tangan menggunakan kewibawaannya untuk membantu mengatasi krisis di DPR. Caranya ialah Presiden mengundang ketua-ketua partai yang fraksinya berseberangan di DPR dan mengajak untuk mencari jalan keluar dari krisis,” urai Yusril melalui akun Twitter miliknya @Yusrilihza_Mhd.
(Baca Juga: Ketua DPR: Legislatif Terbelah Tetap Dukung Jokowi, DPR Tegang, Presiden Jokowi Minta Semua Pihak Jaga Persatuan)
BANGUNAN KUNO: Menjaga Sekolah Berstatus BCB
Sejumlah gedung sekolah di Solo kini berlabel benda cagar budaya (BCB). Bagaimana sekolahsekolah itu merawat gedung dengan nilai sejarah tinggi ini? Simak tulisan wartawan Solopos, Shoqib Angriawan di Harian Umum Solopos edisi Sabtu, 1 November 2014.
PERJALANAN DINAS: Pejabat Daerah Dilarang Pakai Fasilitas VIP
Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, membuat kebijakan baru. Salah satunya, dia mengimbau kepada para pejabat daerah yang hendak bepergian tidak menggunakan fasilitas very important person (VIP).
”Saya akan membuat surat kepada pejabat daerah, gubernur, bupati dan wali kota untuk bepergian tidak menggunakan VIP room, harus lewat ruang biasa, lewat pintu biasa. Juga pengamanan dan fasilitas,” ujar Tjahjo Kumolo saat prosesi serah terima jabatan Mendagri di Kantor Kemendagri, Jakarta, Jumat (31/10).
Tjahjo mengatakan tujuan kebijakan itu agar para pejabat daerah bisa lebih peka dan dekat dengan masyarakat, terutama dalam menyerap aspirasi masyarakat.